

Menko PMK Muhadjir Effendy
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan jamaah haji di Mina, Arab Saudi tidak mendapatkan tenda.
“Kalau itu (jamaah haji tidak mendapatkan tenda) terjadi, saya kira memang belum ada solusi, karena memang tempatnya yang sangat terbatas, termasuk juga toilet. Saya mengusulkan itu supaya toiletnya dibuat beberapa lantai, tidak satu lantai, sehingga menghabiskan tempat, karena untuk toilet saja bisa habis banyak tempatnya sehingga harus dinaikkan di Mina itu,” katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Muhadjir menegaskan bahwa dirinya akan meninjau langsung ke Arab Saudi pada 3 Juli 2024, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji.
“Nanti kira-kira tanggal 3 Juli saya akan ke sana (Arab Saudi) untuk mengecek dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada,” ujar dia.
Muhadjir juga mengaku sudah memberikan arahan kepada direktur haji luar negeri terkait permasalahan tenda untuk jamaah haji tersebut.
“Memang waktu saya ke Arab Saudi ingin meninjau tetapi tidak diperbolehkan, karena masih dalam proses percepatan pembangunan, tetapi saya sudah wanti-wanti kepada direktur haji luar negeri waktu itu, agar itu mendapatkan perhatian, walaupun saya tidak bisa meninjau,” ucapnya.
Menurutnya, ada tiga titik krusial yang menjadi permasalahan jamaah haji kesulitan mendapatkan tenda, yakni di Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Namun, skema mabit (bermalam) di Muzdalifah dengan cara murur atau melewati kawasan Muzdalifah dengan tetap berada di atas bus (tidak turun dari kendaraan) untuk langsung menuju tenda di Mina dinilai cukup membantu.
“Mina itu memang masih menjadi masalah, tetapi waktunya kan tidak lama di Mina itu, di Arafah juga sebetulnya ada masalah, tetapi kan sangat sebentar, di Muzdalifah sekarang juga ada kebijakan hanya lewat saja tidak perlu mabit kan, itu memang tiga titik krusial,” tuturnya.(antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…