

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (TNI AD)
JAKARTA– Aksi pengibaran bendera putih oleh warga Aceh juga mendapat respons dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sebagai korban terdampak bencana yang sangat dahsyat, Maruli memaklumi luapan aspirasi warga Aceh tersebut. Namun, dia juga mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak memanfaatkan situasi.
”Tentang masyarakat yang di sana mempermasalahkan bantuan (dengan aksi pengibaran bendera putih) kita maklum, ada orang yang sedang tertimpa bencana yang luar biasa (meluapkan aspirasi),” kata dia kepada awak media di Jakarta pada Jumat (19/12).
Maruli menilai, aksi pengibaran bendera putih tersebut harus dimaklumi. Sebab, warga Aceh memang mengalami kesulitan. Banyak korban meninggal dunia, tidak sedikit yang masih hilang. Ada pula korban yang kehilangan keluarga serta harta benda. Sehingga sangat wajar bila mereka meluapkan emosi dan aspirasi atas kondisi tersebut.
”Jadi, kalau masyarakat ada hal-hal seperti (pengibaran bendera putih) itu ya mereka dalam kondisi bencana. Bisa dibayangkan rumah tidak ada, ada yang keluarga hilang, ada lain sebagainya. Kita maklumi,” ungkap orang nomor satu di TNI AD tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga Aceh. Dia menilai aksi tersebut sebagai wujud aspirasi warga. Pemerintah terus berupaya menanggulangi bencana dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan korban terdampak bencana. Bila masih ada kekurang, Tito memohon agar dimaafkan.
”Dengan segala kerendahan hati, kami minta maaf bila ada kekurangan,” ungkap dia dalam konferensi pers yang berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).
Page: 1 2
Hanya saja dari banyaknya "pembantu" ini pemerintah diharapkan tak lupa bahwa ada hak dari ribuan…
Pembela HAM Papua, Theo Hesegem menyampaikan, konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah seperti Kabupaten…
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura melalui layanan P2TP2A…
Program ini menyasar warga lanjut usia berusia di atas 75 tahun yang hidup sendirian serta…
Menurut Wilem, sejarah mencatat bahwa gaung pemekaran Papua Utara sudah dimulai sejak tahun 2012. Ia…
Dari video yang sudah ditonton ribuan orang ini tak sedikit yang tidak setuju dengan cara…