Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dianggap Wacana yang Tidak Masuk Akal

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, tidak layak. Perwakilan koalisi, Wira Dika Orizha Piliang, menegaskan tidak semua mantan presiden pantas menerima gelar pahlawan, jika melihat rekam jejak terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Ia menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut pemberian gelar pahlawan bagi mantan presiden sebagai hal wajar.

“Argumen tersebut kami nilai lemah dan tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak semua presiden layak diberikan gelar pahlawan,” kata Wira dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, logika tersebut berpotensi menimbulkan preseden buruk di masa depan. “Apakah nanti Presiden Jokowi juga akan otomatis dianggap layak mendapat gelar pahlawan? Ini akan menjadi perdebatan panjang bila logika yang sama diterapkan,” tambahnya.

Wira menjelaskan, langkah pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dapat dimaknai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam terhadap rezim Orde Baru.

“Upaya ini jelas merupakan pengaturan kejahatan oleh negara dan bagian dari upaya memutihkan sejarah kelam yang dilakukan rezim otoritarian di masa pemerintahan Orde Baru,” ujarnya.

Ia menyebut, masa pemerintahan Soeharto diwarnai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk kasus penculikan aktivis menjelang reformasi pada 1998. Selain itu, Soeharto juga disebut sebagai simbol dari korupsi sistemik yang merusak tatanan negara.

“Selain menjadi simbol kekuasaan yang bengis, Soeharto juga merupakan simbol korupsi sistemik yang mengakar selama Orde Baru,” ujar Wira.