Dewan Cecar Isu Mobilisasi Tiga Periode

Setneg-Seskab Bantah Ikut Danai

JAKARTA-Dugaan mobilisasi para kepala desa dalam deklarasi dukungan tiga periode disorot sejumlah anggota dewan. Isu itu menjadi menu pertanyaan sejumlah anggota Komisi II DPR, saat rapat kerja dengan wakil pemerintah kemarin (4/4).

Dalam raker itu, sejumlah pembantu presiden hadir langsung. Antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Sorotan awal disampaikan anggota Komisi II Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Dia mempertanyakan apakah benar jika deklarasi tersebut by design. Pasalnya, ada isu yang menyebut istana terlibat mendanai. Jika benar, Ihsan menilai hal itu tentu tidak etis. ’’Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,’’ tuturnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Dia menyebut indikasi mobilisasi sangat kencang. Itu tercermin dari pemberitaan di berbagai media. ’’Mudah-mudahan tidak ada angaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode,’’ ujarnya.

Sebab, jika terjadi sangat disayangkan mengingat gerakan tersebut melawan konstitusi. Mardani mengingatkan agar istana tidak terlibat dalam gerakan tersebut. ’’Kalau pun isu itu ada, biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai,’’ imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Mensesneg membantah tudingan mobilisasi. Berdasarkan catatannya, kehadiran presiden di acara itu dalam rangka memenuhi undangan sebagai bentuk apresiasi. Saat acara berlangsung, tidak ada deklarasi apapun.

’’Kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut,’’ ujar Pratikno. Dalam pengamatannya, pernyataan soal tiga periode, baru muncul setelah rombongan presiden meninggalkan lokasi. Hal itu, kata Pratikno, sudah diluar jangkauan pihaknya.

Pramono Anung menyampaikan hal serupa. Dia juga menegaskan tidak ada dana yang dikeluarkan pemerintah pada acara itu. ’’Tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu,’’ ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Pramono juga menyampaikan sikap Presiden telah empat kali menyampaikan sikap. Yakni untuk taat pada konstitusi. Terakhir disampaikan pada tanggal 30 Maret di Borobudur, Jawa Tengah. ’’Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditanggapi oleh publik,’’ kata mantan Sekjen PDIP itu.

Kalaupun masih ada pihak yang mengupayakan, Pramono menegaskan itu bukan istana. Lagi pula, dia menyakini gerakan tersebut akan sulit direalisasikan. Sebab hal itu berujung amandemen UUD 1945 yang membawa konsekuensi besar. ’’Amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana mana,’’ pungkasnya. (far/bay/JPG)