Sah! Ahmad Muzani Resmi jadi Ketua MPR RI Periode 2024-2029

JAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Hal itu setelah Muzani mengucap sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dalam Rapat Paripurna ke-3 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai politik dan DPD RI. Mereka yakni, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Rusdi Kirana dari fraksi PKB, Eddy Soeparno dari fraksi PAN, Hidayat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lestari Moerdijat dari fraksi Partai Nasdem, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari fraksi Partai Demokrat dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari fraksi DPD RI.

Syarifuddin yang memandu pembacaan sumpah jabatan Pimpinan MPR meminta kesediaan mereka untuk mengikutinya.

“Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua MPR, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia di sumpah berjanji menurut agama saudara?,” tanya Syarifuddin dihadapan para Pimpinan MPR RI.

“Siap,” jawab para pimpinan MPR.

Dalam kesempatan itu, Syarifuddin mengingatkan bahwa sumpah janji yang diucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

“Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu,” ucap Syarifuddin.

Dalam pembacaan sumpa janji itu, Syarifuddin menyatakan, para pimpinan MPR harus akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan.

“Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, serta berbakti pada bangsa dan negara,” ujar Syarifuddin yang dikuti para pimpinan MPR.

Serta diharapkan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili. Hal itu diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, untuk kepentingan bangsa dan negara.

SUmber: Jawapos