Kemampuan terakhir adalah melembagakan perubahan. Menurut Army, proyek perubahan yang dibangun peserta tidak boleh bergantung pada figur tertentu.
“Sistem yang Saudara bangun harus tetap berjalan ketika Saudara berpindah jabatan. Pengetahuan perlu didokumentasikan, talenta dikembangkan, dan praktik baik direplikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yohanes Walilo mengatakan PKN Tingkat II tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administratif untuk menduduki jabatan. Menurutnya, pelatihan tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas, kompetensi, wawasan strategis dan karakter kepemimpinan aparatur. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…