

Robby Kepas Awi, SE.,MM. ( FOTO: Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Pelaksanaan sidang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus, tampaknya mengingat waktu yang terlalu mepet akhirnya sidang APBD Perubahan TA 2022 dilaksanakan pada September 2022.
Penjabat Sekda Kota Jayapura Robby Kepas Awi, SE, MM, mengakui untuk sidang APBD Perubahan TA 2022 akan dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 12 September 2022.
“Kita sudah terima jadwal kegiatan DPRD Kota Jayapura masa persidangan III September 2022, hal ini sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Jayapura tanggal 26 Agustus 2022 telah ditetapkan jadwal kegiatan,’ungkapnya, Senin (29/9)kemarin.
Dijelaskan, untuk hari Senin (12/9) dilakukan rapat paripurna tahap III tentang tanggapan/penjelasan Wali Kota Jayapura yakni laporan pendapat Badan Anggaran dewan, laporan pendapat komisi dewan.
Selasa (13/9) rapat paripurna tahap IV pendapat akhir fraksi DPDR Kota Jayapura dilanjutkan penutupan sidang APBD Perubahan TA 2022. Hari Rabu (14/9) sampai dengan Senin (19/9) pengawasan Perda Triwulan III Tahun 2022 oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jayapura. Pada 20-24 September kegiatan studi banding Komisi DPRD Kota Jayapura, dan 26-27 September rapat kerja Bapemperda dengan bagian hukum Setda Kota Jayapura dan Kemenkumham Papua dalam pembahasan Raperda Kota Jayapura tahun 2022.
Semenara pada 28-30 September diagendakan untuk hearing dialog dan koordinasi dengan Pejabat pemerintah (OPD) dan tokoh masyarakat oleh masing-masing komisi dengan mitra komisi.(dil/tri)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…