JAYAPURA – Sekelompok pegawai, yang mengatasnamakan Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Masyarakat Papua (SAMP) kembali melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Senin (27/5). Dalam demo tersebut, tuntutan mereka adalah meminta Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2024.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
Walilo menjelaskan, TPP ASN Papua segera dibayarkan dan itu sudah diperintahkan oleh Pj Gubernur Papua. “TPP ASN akan segera dibayarkan. Hanya saja pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Walilo.
Menurutnya, pembayaran TPP yang semula dibayarkan sesuai pada waktunya namun terhambat karena minimnya anggaran Pemprov Papua pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Sebagaimana Papua yang dahulu mengelola Rp 8 triliun, kini hanya tersisa Rp 2,8 triliun di 2024. Sebab anggaran induk yang kini terbagi menjadi empat. Dilain sisi, pegawai Pemprov saat ini kurang lebih berjumlah sebanyak 9 ribu orang dan yang baru pindah sekitar 200 lebih ke Pemprov Papua Tengah.
“TPP akan dibayarkan dalam waktu dekat, walaupun tak sebesar nilai yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Kita pahami tuntutan dari ASN untuk dibayarkan 100 persen, tetapi harus bayar sesuai dengan jabatannya, absensi dan tentunya sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Walilo juga mengingatkan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua untuk memperhatikan ASN yang minta persetujuan pengajuaan kredit ke bank. Karena itu bisa berdampak pada kinerja ASN itu sendiri.
“ASN kalau sudah ambil kredit lebih dari satu bank tentu berdampak pada kinerjanya, terlebih pemberian TPP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, peningkatan kualitas kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat, tapi kalau gaji sudah dipotong habis di bank, tentu dampaknya ada pada kinerja,” ujarnya.
Selain itu, Walilo juga menyampaikan bahwa dalam menyampaikan aspirasi ada aturan dan mekanismenya. “Saya harap solidaritas yang dibuat tidak ada muatan atau tendensi lain, namun murni menyampaikan tuntutan daripada ASN. Jika ada muatan lain, maka tidak perlu sampaikan di sini karena ini bukan tempatnya. Namun jika meminta adanya perhatian dari Pemerintah, maka sampaikanlah sesuai dengan tugas fungsi kita supaya kita jawab juga sesuai dengan tupoksi,” kata Walilo.
Sementara itu, Sekertaris Solidaritas ASN dan Masyarakat Provinsi Papua, Fredik Wader mengatakan yang menjadi tuntutan mereka adalah pembayaran TPP bulan Januari hingga Mei tahun 2024. “Kami minta pemerintah segera membayar TPP ASN Papua 100 persen,” tegas Fredy dalam orasinya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos