

Ratusan tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura saat mendengarkan penjelasan dari ketua LBH papua yang mewakili tenaga kontrak dan honorer, usai bertemu dengan Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey di Kantor Walikota Jayapura, Senin (22/5). (FOTO: Robert Mboik Cepos)
JAYAPURA-Ratusan Tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura mendatangi Kantor Wali Kota Jayapura untuk menanyakan kejelasan pengangkatan tenaga honor dan kontrak Pemkot Jayapura melalui formasi Khusus Papua sejak tahun 2020 lalu.
Ratusan tenaga honor dan kontrak ini bertemu dengan Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey yang diwakili langsung oleh Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Senin (22/5).
Usai pertemuan itu, Emanuel Gobay langsung menemui ratusan perwakilan tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura guna menjelaskan hal-hal yang dibahas dalam pertemuan di ruang kerja PJ Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, Senin (22/5).
Dia menjelaskan, Pemkot Jayapura telah mengirim data tenaga kontrak dan honorer dari Pemkot Jayapura sebanyak 1.200 orang. Jumlah itu disesuaikan dengan pembagian kuota yang disediakan untuk Pemkot Jayapura dari 20 ribu orang yang disiapkan untuk Pemprov Papua. Saat ini, Pemkot Jayapura masih menunggu jawaban dari Menpan RB, mengenai data yang sudah diajukan oleh Pemkot Jayapura melalui BKN Regional Papua.
“Kami pertanyakan juga data yang disebutkan oleh Pj. Wali Kota bulan April sebanyak 3200, tapi kemudian di bulan Mei berubah jadi 1200. Jawaban mereka, sampai saat ini masih menunggu dari pusat,” jelasnya.
Kemudian mengenai sisa 1800 dari 3200 tenaga kontrak yang belum diakomodir ini, menurut informasi dari Pj Wali Kota pada Desember lalu, yang bersangkutan sudah mengeluarkan surat untuk Menpan RB, untuk meminta agar mengakomodir sisa 1800 data honorer di Kota Jayapura. Karena itu, Pemkot Jayapura juga sedang menunggu dan berharap data sisa itu akan diakomodir.
“Jadi dari sana belum ada jawaban dan dari sini juga belum ada surat untuk menanyakan ke sana,” bebernya.
Dia menambahkan, dalam pertemuan itu, Pemkot Jayapura sudah menyampaikan komitmennya dimana saat ini mempunyai misi yang sama dengan LBH Papua agar semua honorer di kota Jayapura harus diangkat menjadi ASN. (roy/tri).
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…