

Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat koordinasi terkait kemiskinan ekstrem di Pemkot Jayapura, Rabu (18/10). (foto: Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Lebih dari 13 ribu keluarga di Kota Jayapura masuk dalam kategori miskin ekstrem. Sejumlah upaya sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dengan bekerja sama pemerintah kampung, kelurahan dan distrik se-Kota Jayapura.
“Target nasional adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem yang sudah diarahkan oleh Presiden kepada kepala-kepala daerah. Target nasional tahun 2024 itu turun sampai 0% kemiskinan ekstrem. Kita di kota Jayapura dari data yang kita terima itu, 4,12% data penduduk miskin ekstrem,” kata penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, Rabu (18/10).
Menurutnya, dari data 4,12% penduduk miskin ekstrem di Kota Jayapura itu, saat ini sedang divalidasi dan diverifikasi oleh seluruh Lurah dan kepala kampung. Dari hasil rapat evaluasi ini ada sebagian besar data warga sudah masuk dari lurah dan kampung melalui distrik. Tetapi ada sebagian yang masih dalam proses verval. Kemudian ada juga beberapa yang belum dapat memberikan informasi karena tidak hadir dalam rapat evaluasi tersebut.
“Saya sudah minta kepada Kepala Bappeda dan tim untuk jemput bola dan komunikasi. Saya berikan selama satu minggu kedepan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Sehingga pada akhir bulan ini kita sudah pastikan tahu jumlah, juga sudah by name dan by addres. Kita harus tahu data itu supaya tahap berikutnya kita intervensi program,” ujarnya.
Dikatakan investasi program ini dilakukan dengan organisasi perangkat daerah teknis, supaya ada program-program yang Pemkot Jayapura rencanakan untuk 2024. Sasarannya ke keluarga yang sudah terdaftar sebagai warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Karena itu, ada tahapan dan proses berikut lagi, setelah datanya selesai di awal-awal November itu, akan ada lagi forum untuk kita integrasikan dan konsolidasikan program dan anggaran untuk tahun 2024. Oleh karena itu Pemkot Jayapura juga terus berupaya untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura yang diterbitkan selesai sampai 2024,” tambahnya.(roy/tri)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…