Meski memastikan hak kader akan diperhatikan, Pemerintah Kota Jayapura juga akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan kinerja kader Posyandu. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan insentif diberikan kepada kader yang benar-benar aktif menjalankan tugas pelayanan kesehatan di masyarakat.
“Kita memang melakukan evaluasi bagi kader yang tidak aktif bekerja. Kalau mereka sudah pindah, tentu harus diberhentikan dan dievaluasi kembali apakah masih bisa bekerja atau tidak. Ini harus diselesaikan,” jelas Rustan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar sistem pemberian insentif dapat berjalan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Rustan juga meminta agar hak kader Posyandu yang telah menjalankan tugas diberikan perhatian serius. Ia berharap keterlambatan pembayaran insentif tidak kembali terjadi.
“Saya meminta hak-hak mereka harus dibayar. Minimal per triwulan harus ada apresiasi dari kita. Kita berharap seluruh kader Posyandu di Kota Jayapura dapat terbayarkan,” tegasnya.
Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya akan melakukan pembenahan terhadap sistem pemberian insentif, termasuk memastikan data kader aktif dan mekanisme pembayaran dapat berjalan lebih tertib. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menahan Pendapatan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…
Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli L. Watak, menegaskan penanganan pascakebakaran tidak boleh…