JAYAPURA-Untuk mempercepat penyerapan anggaran APBD, maka mulai tahun depan Pemkot Jayapura memastikan akan menggunakan sistem pembelanjaan menggunakan kartu kredit di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Rencananya di APBD Perubahan 2023, kami sudah siap menggunakan kartu kredit di tiga instansi yang menjadi pilot project yaitu BPKAD, Inspektorat dan PUPR,” kata Dessy Yanti Wanggai, Selasa (31/10).
Namun kata dia, sementara ini masih on progress dan bank Papua masih mengurus administrasinya, dan masih menunggu izin dari Bank Indonesia. Sehingga di tahun 2023 ini, pihaknya menyiapkan Peraturan Walikota (perwal) dan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dan bank Papua, untuk penggunaan kartu kredit yang akan diimplementasikan di tahun 2024.
“Di tahun 2024 itu tidak ada lagi piloting, semua OPD wajib menggunakan kartu kredit pemerintah daerah,” tegasnya.
Dia menegaskan manfaat dari penggunaan kartu kredit dalam pembelanjaan APBD ini adalah untuk mempercepat penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Karena di dalam kartu kredit itu setiap bulan tanggal 25, laporan harus sudah masuk. Dalam ketentuanya, dari Uang Persedian (UP) 40% penggunaan keuangannya menggunakan kartu kredit kemudian 60% nya menggunakan tunai.
“Dengan adanya penggunaan kartu kredit ini sudah ada batasan-batasan. Jadi di setiap bulannya di tanggal 25 kita sudah harus melaporkan. Kalau melewati batas itu akan diblokir, jadi dengan begitu OPD mempercepat pelaporan,”jelasnya.
Manfaat lainnya adalah adanya efektif dan efisien dalam pembelajaran juga aman dan transparan. Dia menambahkan tahun depan pada saat penyerahan DPA masing-masing OPD harus membuat perjanjian kerjasama dengan bank Papua untuk penggunaan kartu kredit.
“Jadi walaupun pemerintah kota sudah membuat PKS, tapi masing-masing OPD lagi membuat PKS. Saat ini kita masih lakukan sosialisasi kepada seluruh OPD di Pemkot Jayapura dengan melibatkan Bank Papua dan Bank Indonesia,” tambahnya. (roy/tri).