

Spanduk yang dibentangkan di depan gerbang SD Inpres Inauga, Rabu (14/1). (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
Kuasa Hukum Sebut Aksi Palang Dilakukan Karena Sejak 2011 Sengketa Tanah Tak Kunjung Selesai
MIMIKA – Empat sekolah di Mimika diliburkan karena dipalang oleh sekelompok warga atas sengketa tanah yang tak kunjung diselesaikan, pada Rabu (14/1). Adapun empat sekolah yang dipalang adalah SMA Negeri 1 Mimika, SMA Negeri 7, SMP Negeri 7 dan SD Inpres Inauga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, palang telah dilakukan sejak Selasa (13/1) malam. Pintu-pintu ruang kelas dan ruang guru di empat sekolah tersebut dipalang menggunakan papan, menyebabkan siswa-siswi tidak dapat menempati ruang kelas.
Sementara di gerbang, mereka juga membentangkan spanduk dengan bertuliskan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Mimika.
Pantauan media ini di lapangan, sejak pukul 07.00 WIT para guru hingga pelajar dari empat sekolah tersebut sudah berdatangan. Namun karena sekolah dipalang, para siswa-siswi lalu dipulangkan untuk sementara sambil menunggu palang kembali dibuka.
Kepala Sekolah SD Inpres Inauga, Ny. Diana Domakubun saat ditemui juga mengaku menyesali tindakan ini. Katanya, aksi pemalangan ini bukan baru pertama kali dilakukan.
Namun, ia menilai bahwa tindakan ini justru mengorbankan masa depan generasi muda terutama dalam menimba ilmu di sekolah.
Selanjutnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mimika, Nona Yeni Gogani, menyampaikan bahwa sejak pagi sebanyak 1400 siswa berhamburan di jalan sekitaran lingkungan sekolah. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ia memutuskan untuk memulangkan anak didiknya dan menjalankan proses pembelanjaan dari rumah.
“Jadi bukan libur, tapi belajar di rumah, saya berharap apa yang terjadi hari ini kan sudah mengganggu proses belajar mengajar, di sini ada guru-guru mungkin bisa dilihat masih menunggu karena ini kan pendidikan ini kan harus berjalan,” kata Yeni.
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…