

Mathius Awoitauw saat menyalami masyarakat adat dalam sebuah kesempatan di Kabupaten Jayapura, Rabu (21/9). (FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Bupati Jayapura Matius Awoitauw mengatakan, secara nasional indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Papua menempati urutan terakhir dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Namun angka ini akan berubah ketika Jayapura dan Saireri nantinya berada di satu provinsi yaitu Provinsi Induk Papua. Itu juga akan merubah posisi IPM Papua dari urutan yang paling terakhir, akan berubah dan berada di urutan 60-an dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
“Papua secara nasional IPM nya paling rendah. Paling miskin di Indonesia, tapi kalau Tabi dan Saireri jadi Provinsi Induk, berarti kita di angka 66 dan itu berada di tengah,”kata Bupati Mathius Awoitauw, Rabu (21/9).
Dia mengatakan, untuk IPM Kabupaten Jayapura saat ini sudah berada di 72, ketika IPM itu berada di atas angka 70 berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah masuk dalam kategori bagus. “Itu sudah standar-standar yang ditetapkan secara internasional,”ujarnya.
Lanjutnya, untuk menentukan mutu dan kualitas dari indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu aspek pendidikan, kesehatan dan aspek pengeluaran per kapita.
Ada juga beberapa hal yang menyumbang pengaruh terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia, diantaranya angka lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita. “IPM kita berada di 72 karena indikator-indikator itu mengalami kemajuan,”ujarnya.
Di Wilayah Tabi, IPM di atas 72 itu hanya Jayapura dengan Biak. Untuk Kota Jayapura di atas 80. Karena itu pusat ibu kota pemerintahan Provinsi Papua. Sementara yang lainnya masih berada di bawah 60. Angka-angka itu ke depan tentunya masih bisa terus diperbaiki. (roy/ary)
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…