Sebelum pengumuman perekrutan terhadap Calon Pandis pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura sejak tanggal 10 September 2022 lalu. Kemudian Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan sejak 15-21 September 2022. Sementara untuk pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan 21-27 September 2022.
“Kami melakukan pengumuman pendaftaran calon Pandis ini sesuai dengan istruksi dari Bawaslu Provinsi Papua,”jelasnya.
Setidaknya ada 16 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon saat mendaftar sebagai Pandis. Adapun syarat dan ketentuanya yakni harus Warga Negara Indonesia, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.
Kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil.
“Yang bersangkutan Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik,” jelasnya.
Selanjutnya, calon memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih. Bersedia bekerja penuh waktu.
“Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),”Pungkasnya. (roy/gin).