WAMENA – Guna melihat kemajuan dari Pembangunan Daerah otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua pegunungan Komisi II DPR RI bersama Wakil Mentri Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Wamena, khususnya melihat grand desain, lokasi yang ditentukan sebagai pusat pemerintahan di wilayah Distrik Wouma dan Welesi, serta persiapan dalam melakukan Pembangunan.
Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia menyatakan kedatangannya untuk melakukan monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 4 Provinsi baru ini, dimana yang sudah dilakukan sejak awal adalah Papua barat daya, Papua Tengah dan saat ini di Papua pegunungan, serta hari berikutnya di Papua Selatan.
“kami sudah dua pengalaman untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil di Papua barat daya dan Papua Tengah, dan hari ini akan mendapat pengalaman baru di Papua pegunungan yang akan disampaikan PJ Gubernur,”ungkapnya Rabu (29/5) kemarin.
Kata Ketua Komisi II DPR RI, dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi di Provinsi Papua pegunungan ini pihaknya memiliki standar ukuran, karena pada bulan juni tahun 2023 pihaknya pernah berkunjung ke wilayah Papua pegunungan dan rapatnya juga ditempat yang sama, dimana ada daerah -daerah yang sudah mengalami progress yang cukup bagus dan ada daerah yang masih begitu -begitu saja.
“kalau saya melihat di Papua pegunungan ini ada progress yang begitu signifikan secara fisiknya, karena tadi dari bandara kita langsung menunjungi lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan, tempat yang dulu kami berdiri belum rata, sekarang sudah rata karena telah menjadi lapangan futsal,”kata Ahmad Dolly Kurnia.
Disamping itu jalan yang ditengah menuju Kawasan inti pusat pemerintahan yang tahun lalu belum ada sekarang sudah bisa dilalui, sudah ada spot -spot penting dan Kapling -kapling wilayah perkantoran yang akan dibangun seperti Kantor Gubernur, DPRP, MRP dan Kantor OPD, sehingga di Papua pegunungan tak bermasalah banyak dengan Pembangunan.
“ tentu pekerjaan rumah kita masih banyak yang harus diselesaikan, oleh karena itu kami sudah membuat indicator fisik untuk time line Pembangunan yang akan diisi dan disepakati, sehingga ada 5 indikator, pertama Grand Desain sudah selesai, kedua perencanaan teknis sudah selesai,”beber Ahmad Dolly
Ditempat yang sama Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan Papua Pegunungan adalah salah satu wilayah DOB yang paling sulit, sebab koneksifitasnya hanya bisa melalui jalur udara, jadi pesawat -pesawat cargo jenis boing ini bulak balik Wamena – Jayapura, Wamena – Timika hanya mengangkut bahan makanan dan bahan bangunan.
“jarum yang digunakan untuk menjahit saja harus naik pesawat, saya tak bermaksud untuk membela PJ gUbernur Papua pegunungan, namun ini fakta sampai dengan hari ini harga barang yang paling mahal ada di Papua pegunungan,”tegasnya
Ia juga mengakui dari pemaparan PJ Gubernur Papua pegunungan tentang apa yang dilakukan bisa dilihat kalau ada kemauan yang besar dari pemerintah dan masyarakat ingin maju dan berkembang untuk sama dengan saudara -saudara yang lain oleh karena itu Komisi II DPR RI datang ke sini untuk memberikan spirit untuk pemerintah dan masyarakat yang ada di sini.
“MRP sudah terbentuk dan telahg menyetujui untuk kita melakukan percepatan Pembangunan di Papua pegunungan, sedangkan menyangkut lahan ini memang awalnya sedikit sulit karena kita dilaporkan ke Komnas HAM sehingga RI, tentunya ini membuat kita harus mengklarifikasi kepada Ketua Komnas Ham RI agar lahan 134 hektar ini tak bermasalah guna membangun DOB ini,” kata Mantan Bupati Jayawijaya dua Periode. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos