Sinkronkan Kebijakan Strategis Bupati Jayawijaya Rakor dengan Kemendes

WAMENA – Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan strategis percepatan pembangunan, menjadi langkah kongkrit dalam pembangunan wilayah -wilayah yang membutuhkan perhatian khusus guna menyatukan program pusat dengan Pemerintah Daerah yang akan berdampak terhadap program yang diturunkan dari pusat hingga sampai ke daerah.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH saat menghadiri menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta mengaku pertemuan ini penting untuk program percepatan pembangunan.

“Tadi kita sudah diskusi strategis yang membahas sinergi program lintas kementerian/lembaga, pembukaan potensi daerah, serta penguatan intervensi pembangunan yang tepat sasaran.” ungkapnya di Wamena Rabu (25/2)

Menurutnya, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.

“Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya dari provinsi yang masih memiliki kabupaten dengan status daerah tertinggal.”jelas Bupati Jayawijaya

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai langkah konkret pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus.

“Pertemuan ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami di Kabupaten Jayawijaya berkomitmen mendukung penuh program percepatan pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Murib

Ia juga mengaku jika, Jayawijaya memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan melalui dukungan kebijakan dan program yang terintegrasi, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.