Categories: PEGUNUNGAN

Pastikan Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sedang memastikan ketersediaan anggaran bagi pelayanan mendasar yang menjadi atensi pemerintah pusat khususnya penanganan stunting yang harus diturunkan hingga 14 persen dan pengentasan kemiskinan ekstrim yang merupakan bagian dari keberpihakan kepada masyarakat.

PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting  dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.

“Sudah kita rapatkan dengan kepala OPD, dan sudah disepakati kegiatan yang tidak diprioritaskan ini akan dialihkan untuk pemenuhan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting, ini yang kemudian kita rencanakan agar Bappeda dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran itu,”ungkapnya Rabu (17/1) kemarin.

Tumbo juga memastikan jika program ini bakal disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka transparansi pengelolaan APBD TA 2024 supaya nanti pembagian tugasnya untuk OPD dan pemerintahan kampung itu jelas agar bisa dikawal bersama –sama sampai benar –benar tuntas.

“Sudah kita bicarakan dan diskusi bersama terkait penanganan stunting ini disebabkan karena kurangnya gizi  sehingga diharapkan penanganannya akan di formulasikan sesuai dengan kebutuhan kadar gizi oleh dinas kesehatan untuk mengatur menu untuk bayi, Balita dan ibu hamil,”jelasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago