Pemprov Papua Pegunungan Bentuk KPA
WAMENA – Tingginya Kasus Penularan HIV/ AIDS di wilayah Ibukota Provinsi Papua Pegunungan Wamena Kabupaten Jayawijaya, membuat Pemprov Papua Pegunungan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di wilayah itu agar bisa membantu KPA Kabupaten dalam menekan menyebaran virus tersebut kepada masyarakat.
Kepala Kesekretariat KPA Provinsi Papua Pegunungan Yomi Kogoya, SIP menyatakan dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 30 Juni 2023 untuk Jayawijaya berada di urutan pertama dengan jumlah ODHA secara keseluruhan 6.883 orang yang terdiri dari HIV 1977 dan AIDS 4906, di susul Kabupaten Tolikara dengan jumlah Odha 1.193 yang terdiri dari HIV 597orang, AIDS 596.
“di posisi ke tiga ada Kabupaten Pegunungan Bintang dengan jumlah ODHA 825, yang terdiri dari HIV367 orang , AIDS 458 orang, posisi keempat Lanny Jaya berjumlah 839 Orang, yang terdiri dari HIV 292 orang, AIDS 547 orang, Mamberamo tengah 84 ODHA dari HIV 29 dan AIDS 55,”ungkapnya jumat (13/10) saat memberikan keterangan pers di Sekretariat KPA Provinsi Jalan SD Percobaan Wamena.
Untuk Yalimo 76 ODHA, Yahukimo 22 ODHA, dan untuk Kabupaten Nduga baru 1, jika dilihat secara global seluruh Papua Jayawijaya masih tetap pada urutan 3 dari Nabire dan Kota Jayapura yang mendominasi, oleh karena itu masalah ini perlu untuk segera ditindak lanjuti bersama dengan KPA di 8 Kabupaten se Provinsi Papua pegunungan.
“Kita akan melakukan sosialisasi untuk mememperlihatkan data HIV / AIDS di Papua pegunungan secara lengkap, kami juga sudah mengajukan program kerja kepada dinas Kesehatan Provinsi Papua pegunungan karena mereka tidak lepas dari ini,”kata Yomi.
Sementara Lanjut Yomi, untuk penanggulangan terhadap data ODHA yang putus obat HRV pihaknya akan merangkul teman –teman dari LSM yang membawahi Pendampingan terhadap ODHA sebab KPA Provinsi Papua pegunungan tak bisa jalan sendiri , pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan KPA Jayawijaya yang selama ini berjalan.
“Kita akan libatkan semua stekholder, untuk bagaimana menekan angka penyebaran HIV AIDS di Jayawijaya dan 7 Kabupaten cakupan dari Provinsi Papua pegunungan, kita KPA merupakan lembaga Nonteknis sehingga harus bekerjasama dengan teman –teman dari Pokja agar bisa meninkronkan data ODHA yang putus obat,”bebernya
Menurutnya mengingat Jayawijaya merupakan central dari 8 Kabupaten , namun angka HIV/AIDSnya ini cukup melambung tinggi dari 7 Kabupaten Lainnya oleh karena itu pihaknya di tutuntut untuk tak bisa santai usai dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua pegunungan.
“Secara legalitas hukum sudah jelas sehingga kami sudah membentuk secretariat di Potikelek, rencana kerjanya dalam 3 bulan terakhir telah diusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua pegunungan dan tembusan kepada forkopimda yang ada,”jelasnya. (jo)