Ia juga menjelaskan, untuk masalah SK bupati menjelaskan bahwa apakah 15 tahun yang lalu telah melakukan pemilihan kepala kampung secara sah, dipilih dikampung atau tidak, kalau tidak perlu dipahami jika Papua punya kekhususan, ia sendiri sudah bertanya ke pemerintah pusat dan bupati punya kewenangan untuk melakukan perbaikan pemerintahan.
“SK yang dikeluarkan itu bagi kepala kampung yang meninggal dan masih hidup namun masa jabatannya sudah berakhir namun digantikan Plt 2024 itu semua saya ganti melalui satu SK, dan itu sah bahkan tidak akan pernah saya tarik selama pelaksana tugas,” tutup mantan Dandim 1702/Jayawijaya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Selain berfungsi sebagai alat pemantauan, pemasangan CCTV juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencegah meningkatnya…
Dari hasil pengawasan, kosmetik tanpa izin edar alias ilegal menjadi yang paling banyak ditemukan di…
Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen di Jayapura, Sabtu, mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis yang…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH , MH menyatakan hari ini bisa dilihat bersama panen ubi…
Ribuan umat Katolik, biarawan, dan biarawati dari empat dekanat di dua provinsi Papua dan Papua…
Primus pun meminta aparat keamanan selaku penegak hukum agar bertindak cepat mengungkap motif di balik…