WAMENA – Puluhan pengusaha orang Asli Papua (OAP) melakukan pemalangan terhadap kantor Gubernur Papua Pegunungan lantaran menanyakan alokasi dana Rp 50 Miliar yang diberikan kepada para pengusaha tersebut guna mengerjakan sejumlah paket pekerjaan di wilayah itu
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
Salah Satu Pengusaha OAP yang ditemui di Kantor Gubernur Engki Wenda menyatakan tujuannya datang ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk menglarifikasi dana yang digunakan Lembaga HP-OAPP bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sehingga semua jelas berapa yang dikelola, namun karena tidak ada PJ Gubernur sehingga pihaknya melakukan aksi pemalangan sementara kantor tersebut.
“Kami minta, mau dan tak mau dan tidak ada alasan lain wajib hadir untuk melakukan klarifikasi kepada kami.”ujarnya Selasa (7/11) kemarin.
Sedangkan menurut Manu Ikinea, struktur organisasi di Provinsi Papua pegunungan ada 21 OPD dan pihaknya meminta itu PJ Gubernur menghadirkan semua, jumlah DPA yang ada, karena pihaknya kesal mengapa HP OAPP mengatakan jumlah anggaran yang di kelola hanya Rp 12 Miliar sejak awal, dan berkembang ke RP 31 Miliar, kemudian sekarang Rp 50 Miliar.“Oleh karena itu kami ingin PJ Gubernur menerangkan secara detail, dan menekankan kepada Kepala Dinas PUPR untuk mengeluarkan data tersebut,”bebernya.
Sementara itu Jhon Matuan mengaku dalam Undang –undang 17 itu sudah jelas pekerjaan dibawah Rp 1 Miliar itu dikerjakan oleh Pengusaha OAP.” Terima kasih Bapak Gubernur sudah berikan kami Rp 50 Miliar, namun sekarang yang kelola ini teman –teman HP OAPP, sehingga kami minta itu besok itu semua hadir, agar ada transparansi kepada Pengusaha OAP yang lain puas, “ terangnya.
Sementara itu Asisten 1 Setda Provinsi Papua pegunungan Drs.Wasuok Siep yang menemui para pengusaha tersebut mengaku jika pihaknya memang bukan OPD teknis dan juga tidak bisa masuk ke bidang teknis. “Kami hanya membantu Gubernur mengambil kebijakan, namun masalah ini akan disampaikan kepada Gubernur , oleh karena itu kami coba untuk memfasilitasi tapi ini bukan janji tapi kami akan laporkan,”ujarnya
Sementara Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Elay Giban mengaku secara kebijakan sudah dilakukan oleh Gubernur dengan memberikan Rp 50 Miliar, Hanya saja pelaksanaan secara teknis oleh dinas PUPR dan yang harus menjelaskan PUPR terkait mekanismenya. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos