

Tenaga kesehatan dari 7 puskesmas yang akan diakreditasi saat mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Kesehatan kabupaten Merauke, Selasa (29/9) ( FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Sebanyak 7 puskesmas di Merauke pada tahun 2020 ini akan dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Dalam rangka itu, petugas kesehatan dari 7 puskesmas tersebut diberi pemahaman terkait standar dan instrumen dalam akreditasi suatu puskesmas.
“Hari ini, kita memberikan pemahaman terkait standar dan instrumen yang akan digunakan dalam akreditasi puskesmas. Sehingga teman-teman puskesmas ini yang memang puskesmas dalam proses akreditasi dapat memahami dengan baik standar-standarnya. Ketika kembali nanti dapat mempersiapkan dengan baik proses akreditasi di puskesmas masiong-masing,’’ kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevil Mukita, Selasa (29/9).
Menurut Nevile, sesuai dengan ketentuan setiap puskesmas harus diakreditasi. “Akreditasi ini sebenarnya hanya pengakuan saja. Jadi ada tim dari Kemenkes yang akan datang menilai apakah standar-standar pelayanan sudah dilakukan atau tidak. Nah, ketika sudah diakui terakreditasi minimal pengakuan bahwa mutu pelayanan di puskesmas itu diakui,’’ jelasnya.
Selain itu, dengan dilakukan akreditasi maka akan diketahui mana sarana dana prasarana yang harus dilengkapi. Begitu juga jika ada pelayanan yang belum sesuai standar untuk dibenahi. Dikatakan, dari 25 puskesmas yang ada di Merauke, 16 diantaranya sudah terakreditasi.
Sementara 7 puskesmas tahun ini dalam proses akreditasi, Ketujuh puskesmas yang sedang dalam persiapan akreditasi tersebut adalah Puskesmas Kelapa Lima, Wayau, Tabonji, Karang Indah, Samkai, Ngguti dan Kimaam. Sedangkan 2 puskesmas yang belum Ilwayab dan Gudang Arang. ‘’Mudah-mudahan tahun depan, 2 puskesmas yang sisa itu kita akreditasi juga sehingga semua puskesmas yang kita miliki terakreditasi,’’ tambahnya. (ulo/tri)
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…