Prioritaskan Pembangunan Kantor Bupati dan OPD

MAPPI-Selain memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP, M.Si juga akan memprioritaskan pembangunan kantor bupati dan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Mappi.

Ditemui saat menghadiri rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait  pembahasan Rancangan Undang-Undang DOP pembentukan Provinsi Papua Selatan, Michael Rooney Gomar mengungkapkan, salah satu yang juga menjadi prioritas di Mappi adalah pembangunan kantor bupati dan dinas badan. Sebab, sampai saat ini belum ada kantor bupati dan kantor dinas badan. ‘’Semua masih kontrak,’’tandasnya.

Soal pembangunan kantor dan dinas  dan badan tersebut, apakah nantinya akan berada dalam satu kawasan, penjabat bupati Michael Rooney Gomar mengatakan, nantinya akan dilihat lagi dan akan direviuw kembali master plan atau desain engeneering detail  yang sudah disiapkan. ‘’Tapi kita juga akan mempertimbangkan kembali  lokasi tanah yang akan dipakai untuk pembangunan pusat pemerintahan di Mappi,’’ jelasnya.

Ditanya besarnya dana yang dipakai  dalam satu untuk menyewa rumah atau gedung milik masyarakat sebagai kantor, Michael Rooney Gomar mengaku belum tahu persis besaran anggaran yang  disiapkan setiap tahunnya untuk bayar sewaan gedung menjadi kantor pemerintahan di Mappi  tersebut. ‘’Saya belum tahu persis, tapi 99 persen semua sarana pemerintahan di Mappi dikontrak,’’terangnya.

Ditanya apakah sewa kantor tersebut lebih efektif dibandingkan bangun  permanen, penjabat bupati Michael,  mengaku bahwa tidak efektif. Karena sebagai pemerintah, wajib memiliki sarana prasarana pemerintah.

‘’Karena itulah wajah kita pemerintah, baik kantor bupati maupun kantor dinas dan badan. Termasuk kantor distrik dan lurah, semua harus menjadi aset pemerintah. Kalau kontrak tidak menjadi aset pemerintah dan hanya memberi keuntungan kepada pengusaha yang punya rumah. Tapi, kalau bangun sendiri, akan tercatat sebagai aset pemerintah dan wibawa pemerintah ada di sana,’’pungkasnya. (ulo/tho)