

Ketua DPR Kabupaten Boven Digoel Athanasius Koknak Wikon saat menyerahkan hasil materi sidang Raperda Perubahan APBD 2023 dan 2 Raperda Non APBD pada penutupan sidang paripurna DPR Kabupaten Boven Digoel, Jumat (20/10). (FOTO:Sulo/Cepos )
MERAUKE-Perubahan APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 akhirnya disetujui dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam sidang lanjutan yang digelar di Hotel Halogen, Merauke, Jumat (20/10). Sidang persetujuan dan penetapan Perubahan APBD 2023 tersebut dipimpin Ketua DPR Kabupaten Boven Digoel Athanasius Koknak Wikon.
Selain menetapkan Perubahan APBD 2023, DPR Kabupaten Boven Digoel juga menetapkan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2005-2025) dan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Khusus Perubahan APBD Kabupaten Boven Digoel tersebut total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1,3 triliun. Sementara belanja sebelum perubahan sebesar Rp 1,3 triliun dan setelah perubahan menjadi Rp Rp 1,5 triliun. Penambahan belanja tersebut diperoleh dari pembiayaan dan Silpa tahun 2022 sebesar Rp 211 miliar.
Ketua DPR Kabupaten Boven Digoel Athanasius Koknak Wikon mengingatkan eksekutif khususnya para pimpinan OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel agar waktu yang tersisa efektif kurang lebih 1 bulan lebih kedepan agar dimanfaatkan dengan baik untuk merealisasikan anggaran tersebut agar ekonomi masyarakat bergerak dan tumbuh.
Sementara itu, Bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo, S.Sos, memastikan dan meyakini perubahan anggaran tersebut bisa terserap dengan baik. Karena menurutnya, sebagian dari anggaran tersebut sementara direlaisasikan.
Sedangkan penetapan perubahan anggaran tersebut hanya berisfat administrasi saja. Karena itu, kendati pembahasan perubahan APBD 2023 ini terlambat dari ketentuan Kementrian Keuangan, namun bupati Hengki Yaluwo menyakini tidak akan dilakukan pemotongan 30 persen DAU untuk tahun 2024. (ulo/tri)
Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan…
Berada di tapal batas Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Puncak…
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan…
Menurut Lunanka, penguatan budidaya menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sagu dalam jangka panjang, sekaligus…
Menariknya, Aryoko juga meminta para jamaah untuk mendoakan Provinsi Papua, agar pembangunan di Papua bisa…
“Pendekatan CRS dan HIPEC merupakan terapi yang bersifat definitif pada kasus kanker dengan keterlibatan peritoneal.…