Satu Skuadron Pesawat Tempur akan Dibangun di Merauke

MERAUKE- Panglima Komando Operasional Udara (Pangkoopsau) III Marsda TNI Samsul Rizal, M.Tr (Han) didampingi Istri Ny Wiwin Samsul Rizal melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Senin (21/3).

Menggunakan pesawat Boeing TNI AU,  panglima bersama rombongan tiba sekitar pukul 10.00 WIT dan disambut Danlanud Merauke dan Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT dan Forkopimda.

  Kepada wartawan, jenderal bintang dua tersebut mengungkapkan, kunjungan kerjanya ke Merauke dalam rangka mengevaluasi  program-program kerja yang sudah dilaksanakan, sekaligus  bagaimana pelaksanaan program kerja di Tahun 2022.

‘’Inilah kesempatan untuk melihat secara langsung ke lokasi, bagaimana kondisi yang ada di Lanud Merauke untuk mendukung tugas-tugas TNI, khususnya wilayah  Papua bagian Selatan ini,’’ katanya.

Dijelaskan, sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Merauke merupakan salah satu wilayah yang akan dikembangkan dengan menempatkan satu skuadron pesawat tempur kedepannnya.

‘’Mungkin dari rekan-rekan media tahu bahwa saat ini kita sedang melakukan modernisasi Alutsista, khususnya pesawat tempur. Tapi lihat nanti kemampuan keuangan negara, karena itu butuh dukungan sarana dan prasanan yang harus kita  bangun untuk menghadirkan pesawat tempur di Merauke,’’ jelasnya.

Namun lanjutnya, pembangunan satu skuadron pesawat tempur di Merauke tetap menjadi agenda prioritas, khususnya di wilayah Papua. Apalagi,  wilayah Selatan Papua berbatasan langsung dengan 2 negara yakni PNG di bagian darat dan Australia  di laut.

’’Kita kembali ke fungsi pertahanan. Bagaimana  kita  mengantisipasi ancaman dari luar. Jadi musuh kita dari luar bukan dari dalam. Salah satunya, kita juga mengantisipasi perkembangan lingkungan terutama di indo pasifik dengan negara tetangga kita,’’jelasnya.

Namun  diakuinya, pembangunan skuadron dalam waktu dekat ini belum dapat dilakukan. Karena menurutnya, pesanan pesawat juga baru bisa dapat  5 tahun ke depan.  ‘’Sehingga kita sinkronosasi antara pembangunan  pertahanan dengan pembangunan nasional,”tuturnya.

Dirinya juga sudah bicara dengan bupati Merauke, di mana  pemekaran wilayah kemungkinan akan segera direalisasikan. Nanti  dilihat. Artinya tidak melulu pada Renstra  berdasarkan  anggaran rutin. Bisa saja karena kebutuhan mendesak dengan pembagunan wilayah dan ekonomi tertentu sehingga perlu  kehadiran TNI yang menyesuaikan sehingga ada tambahan  anggaran dari pemerintah. (ulo/tho)