

Kasi Humas Polres Merauke AKP Prih Sutejo didampingi Kanit Tipikor Reskrim Bripka Renaldhy Ocktavian (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Kepolisian Resor Merauke saat ini sedang menunggu hasil audit riil kerugian negara terhadap dugaan korupsi hibah pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada Bunda PAUD tahun 2023 sebesar Rp 8,5 miliar.
‘’Saat ini kami masih menunggu hasil audit secara riil kerugian negara atas dugaan korupsi hibah kepada PAUD Papua Selatan tahun 2023,’’ kata Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui Kasi Humas AKP Prih Sutejo didampingi Kanit Tipikor Reskrim Bripka Renaldhy Ocktavian, kepada wartawan di Merauke, Rabu (18/6/2025).
Sebelumnya pihak Kepolisian Resor Merauke telah mengungkap adanya kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut sebesar Rp 4,6 miliar. Renaldy Ocktavian menjelaskan, jumlah kerugian yang diperoleh tersebut masih bersifat potensi. Namun riilnya, telah dimintakan kepada BPKP untuk dilakukan audit. ‘’Harus dibedakan antara potensi dan riil hasil perhitungan kerugian negara,’’ jelasnya.
Dalam kasus ini, lanjut Renaldy Ocktavian, pihaknya telah melakukan pemeriksaan lebih dari 40 orang sebagai saksi. Pemeriksaan itu dilakukan baik kepada Bunda PAUD Papua Selatan maupun kepada bendahara bunda PAUD. Kendati telah melakukan pemeriksaan lebih dari 40 saksi, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.
‘’Penetapan tersangka ini dilakukan setelah mendapatkan hasil riil dari audit kerugian negara. Namun penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar pekara di Krimsus Polda Papua. Di sana nanti akan ditentukan siapa-siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…