Penerima BPNT di Merauke Hanya 9.000 Lebih

MERAUKE-  Penerima Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)  di  Kabupaten Merauke  hanya sekitar 9.000   lebih  penerima  dari sebelumnya sebanyak  19.000. alih-alih bertambah, justru  yang diberikan pemerintah    penerimanya berkurang sangat banyak. 

  Kabid  Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten  Merauke Dra Vonny Runtu, MM, M.Pd, menjelaskan, bahwa Pemerintah  melalui Kementerian   Sosial  telah mengganti Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos-Rastra)  sejak  September  2019. 

  “Jadi Bansos Rastra yang diberikan   kepada penerima sebanyak 10 kg setiap bulannya  itu tidak ada lagi. Terakhir diberikan   bulan Agustus.  Sedangkan  mulai bulan  September–Desember 2019  diberikan dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai yang besarannya Rp 110.000 setiap bulannya setiap  keluarga,”  kata   Vonny Runtu.

    Hanya saja, lanjut  Vonny Runtu, data yang diterima  dari BRI Cabang Merauke  untuk  Kabupaten Merauke   untuk penerima  BPNT tersebut bukan  19.000 kepala  keluarga namun  berkurang  sekitar 10.000  sehingga tinggal sekitar 9.000 lebih  penerima  BPNT.  ‘’Kebetulan datanya baru  kami terima kemarin dan dari pihak BRI sampaikan   bahwa banyak berkurang  yang tadinya sekitar 19.000  sekarang sekitar 9.000 lebih,’’ jelas   Vonny  Runtu.  

    Lebih dari itu, lanjut   Vonny Runtu sejumlah  distrik  lokal di Kabupaten   Merauke  justru   datanya tidak masuk dalam penerima  BPNT tersebut, sehingga menurutnya akan sangat rawan menimbulkan masalah.   ‘’Datanya  baru kami  terima kemarin dan    baru akan kami laporkan kepada bupati, sekaligus nanti  sosialisasi kepada masyarakat,’’ jelasnya. 

  Vonny   Runtu  menjelaskan bahwa sebenarnya untuk Bansos  Rastra  pihaknya mengajukan tambahan penerima  sampai sekitar 30.000  penerima, tapi  justru dengan  pengalihan  dari Bansos Rastra menjadi BPNT  justru  penerimanya berkurang banyak. ‘’Tapi data  yang mereka ambil ini menggunakan data badan statistic. Kami sendiri  tidak tahu,’’  terangnya.

    Selama ini tambah Vonny Runtu,    untuk Bansos Rastra  tersebut tidak ada sharing yang diberikan pemerintah  daerah  untuk  melakukan pendampingan dan  pengawasan  terhadap distribusi  Bansos Rastra  tersebut. ‘’Kemungkinan  ini juga yang menjadi alasan   dikurangi karena  kita kurang memberi dukungan. Kami sudah ajukan ke Bappeda namun  selalu tidak mendapat dukungan,’’ tandasnya. (ulo/tri)