Categories: MERAUKE

PSU Boven Digoel Ditetapkan 7 Juli

Susana rapat pleno Pilkada Susulan tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, Minggu (3/1). ( FOTO: Humas Polda Papua for Cepos)

MERAUKE – Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Republik Indonesia menetapkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Boven Digoel  7 Juli 2021 mendatang. ‘’Dari dua  tanggal yang kita ajukan ke  KPU RI untuk pemungutan suara ulang yakni  23 Juni dan 7 Juli, KPU RI memilih  menetapkan 7 Juli  2021.,’’ kata Ketua KPU Kabupaten  Boven Digoel Helda Ambai, ketika  dihubungi Cenderawasih Pos, Senin (12/4), kemarin.

   Selain  KPU RI menetapkan  waktu pemungutan suara  tersebut, juga  ditetapkan tahapan PSU.   Menurut Helda Ambai, untuk tahapan PSU di Boven Digoel tersebut terbagi dalam 2 kegiatan  besar yakni persiapan dan penyelengaraan. Untuk persiapan, lanjut dia, meliputi perencanaan program dan anggaran  yang di dalamnya menyangkut  penyusunan dan penandatanganan pernjanjian Naskah Hibah Daerah  (NPHD) antara penyelenggara KPU dengan Pemkab Boven Digoel serta pengelolaan program dan anggaran.

   Dalam hal anggaran ini, jelas  Helda Ambai, pihaknya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 26,3  miliar dimana  antara DPRD Kabupaten Boven Digoel dan pihak eksekutif telah melakukan pertemuan untuk rasionalisasi anggaran.

   “Dalam pertemuan  itu, dipandang perlu ada sejumlah kegiatan yang kami ajukan itu tidak dilaksanakan dalam rangka efisiensi  anggaran, sehingga berapa anggaran yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Boven Digoel  kami masih tunggu. Karena antara  DPRD dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel masih akan melakukan rasionalisasi anggaran tersebut,’’ jelas Helda Ambai.

   Kemudian penyusunan  keputusan penyelengaraan pemilihan yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penyusunan atau bimbingan tehnis kepada PPD, PPS dan KPPS. Selanjutnya,  pembentukan dan masa kerja PPD, PPS dan KPPS.  Kemudian, pengadaan logistik. Untuk  pengadaan logistik ini  masih masuk dalam tahapan persiapan.

   Sementara penyelenggaraan  meliputi penetapan pasangan  calon yakni 3 pasangan calon  akan kembali ditetapkan sebagai peserta pada pemungutan suara ulang tersebut  tanpa pasangan nomor 4 Yusak Yaluwo-Yakob Weremba.

   Kemudian pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara  meliputi penyampaian  pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk memilih di TPS, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lanjut pengumuman  hasil penghitungan suara di TPS, pengumuman  hasil penghitungan suara TPS melalui KPU, penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada  PPS di kampung,  pengumuman hasil penghitungan suara TPS oleh PPS di kampung  dan penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD.

   Selanjutnya, rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang  dimulai dari PPD, lalu penetapan pasangan calon terpilih, selanjutnya pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih dan terakhir  evaluasi dan pelaporan tahapan.

  Soal pemilih  tetap, Helda Ambai menegaskan bahwa  tetap menggunakan DPT Pilkada 2021. ‘’Karena ini pemungutan suara ulang, sehingga tidak ada tambahan pemilih. Kita  tetap menggunakan DPT Pilkada 2020 lalu sebanyak  36.882 pemilih. (ulo/tri)

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Indonesia Butuh Keseimbangan Antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…

14 hours ago

Transaksi Sabu 12,35 Gram Lewat Ekspedisi Digagalkan

   IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…

15 hours ago

Pendapatan Naik Rp78 Miliar, Belanja Bertambah Rp83 Miliar

   Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…

16 hours ago

Perubahan Kehidupan Setelah Menerima Injil, Membuat Ondoafi Skouw Tergerak Hatinya

  Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…

17 hours ago

56 BLUD di Tanah Papua, Baru 4 Punya Regulasi Fleksibilitas PBJ

Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…

18 hours ago

Sidak Kelurahan Waena, Penyaluran Bansos Hingga Lingkungan Jadi Atensi

  Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…

22 hours ago