Categories: MERAUKE

Dialog Papua-Jakarta, Bakal Usung Pemekaran PPS

Bupati Merauke  Frederikus Gebze

MERAUKE-  Salah satu  yang akan disampaikan  perwakilan  bagian Selatan Papua pada pertemuan  dialog antara Papua –Jakarta dengan Presiden Jokowi  di Istana Jakarta  terkait dengan masalah Papua yang terjadi saat  ini adalah  pemekaran Provinsi Papua  Selatan  (PPS). 

   Bupati Merauke  Frederikus Gebze,   bahwa dengan melihat kondisi Papua yang cukup luas   dimana konflik yang  terjadi selama ini karena    mungkin dengan  wilayah-wilayah yang tidak merata dengan baik sebagai  salah satu kemungkinan  menimbulkan  kecemburuan, ketidakadilan.

     ‘’Kalau bisa Lapago biar Lapago, Mepago biar Mepago, Saireri biar Saireri. Kemudian Tabi biat dengan   Tabi dan Anim-Ha  dengan Animha. Mungkin dengan begitu akan memberikan kesempatan kepada mereka untik berkembang  masing-masing,’’ tandas Bupati Frederikus Gebze, kepada  wartawan di Merauke, Kamis (5/9). 

   Menurut Frederikus Gebze, dengan   pemekaran   provinsi berdasarkan   wilayah adat tersebut maka negara membantu memberikan keseimbangan, pemerataan dan pengelolaan pemerintahan di wilayah-wilayah Papua sehingga  bisa membangun dan menjadi tuan di negerinya  sendiri.  Karena dengan pengembangan wilayah ini akan memberikan dampak positif  bagi setiap wilayah  adat masing-masing  tersebut. 

   ‘’Tanpa ada pengembangan wilayah, tidak mungkin kita   bisa berkembang. Kenapa, karena  kita tidak bisa mengelola jumlah penduduk tanpa ada pengembangan  wilayah yang luas supaya ada pertumbuhan anggara, ekonomi dan lain sebagainya,’’    tandasnya. 

   Sekadar diketahui, usulan pemekaran  Provinsi Papua Selatan (PPS)  tersebut  telah diperjuangkan   lebih dari 10  tahun  namun  hingga saat ini belum menemui titik terang.   Sebenarnya, pada akhir masa  jabatan  Presiden  Susilo Bambang Yudoyono, ada  angin segar   untuk PPS  tersebut dengan adanya Instruksi Presiden  terhadap 65 Daerah Otonomi Baru (DOB)  yang didalamnya salah satunya   adalah Provinsi Papua Selatan. Namun   selama Presiden Jokowi,  pemerintah  melakukan moratorium hingga sekarang ini. (ulo/tri)  

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Ditinjau Tim dari Menko Polhukam, 333 Rumah Terdampak Konflik Sosial Bakal Terealisasi

Tim yang diturunkan ke Wamena saat ini dari Menko Polhukam, BNPB, Danrem 172/ PWY, PLN…

24 minutes ago

BPS Jayawijaya Memastikan Inflasi September 2026 Mencapai 3.28 Persen

Kepala BPS Jayawijaya Arther Purmiasa menyatakan Pada Bulan September 2026, terjadi inflasi sebesar 3,28 persen…

1 hour ago

Tujuh Dokter UGD RSUD Boven Digoel Mogok, Pemkab Tarik Empat Dokter Puskesmas

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Adolof Andatu, Amd, Kep, SKM. ketika dikonfirmasi media ini…

2 hours ago

KMN Rizki Jaya Utama 01 Bocor di Laut Arafura, Satu ABK Masih Dalam Pencarian

Akibat kecelakaan tersebut, satu dari sembilan orang Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di atas…

3 hours ago

BMKG: Poster Larangan Menampung Air Hujan akibat ‘Cloud Seeding’ Hoaks

Poster yang beredar luas di media sosial tersebut sempat memicu keresahan warga Timika.  Narasi di…

4 hours ago

Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih Tinggal Dua Provinsi

  Menurut Pangdam, jika tidak ada perubahan, peresmian akan dilakukan pada 5 Oktober mendatang. Khusus…

7 hours ago