

Petugas Den POM XVII/3 Merauke saat melakukan operasi justisi Gaktib yang dipusatkan di Tugu Lingkaran Brawijaya Merauke, Selasa (5/4). (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE-Dalam rangka memperkecil pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dan PNS Korem 174/Anim Ti Waninggap, Detasemen Polisi Meliter (Denpom) XVII/3 Merauke menggelar operasi justisi penegakan ketertiban di Tugu Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke, Selasa (5/4). Operasi justisi Gaktib yang berlangsung sekitar 1 jam ini dimulai pukul 07.30-08.45 WIT.
Komandan Unit Penegakan Hukum dan Pengawalan (Gakkum wal) Den POM XVII/3 Merauke, Letda CPM Sumitro yang ditemui di sela-sela memimpin langsung operasi tersebut mengungkapkan, pihaknya melakukan operasi justisi penegakan ketertiban ini tahun 2022. “Ini juga perintah dari Danpuspomad untuk memperkecil pelanggaran di wilayah Korem 174/Anim Ti Waninggap terkait dengan TNI maupun PNS Angkatan Darat,” jelasnya.
Dikatakan, dalam operasi justisi ini pihaknya melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk kendaraan sipil, kendaraan dinas (Randis) meliter untuk SIM meliter, STNK, kaca spion, knalpot dan sebagainya.
“Lebih pada kelengkapan kendaraan,” tandasnya. Diungkapkan, untuk sementara ini pihaknya mendapatkan indikasi bahwa untuk satuan-satuan terkait adanya oknum anggota yang saat berkendaraan tidak menggunakan helem, atau menggunakan kendaraan yang tidak resmi dalam tanda kutip kondaraan bodong.
“Itu informasi dari intel tetangga kita. Makanya kita melakukan operasi justisi penegakan disiplin ini,” tuturnya. Namun lanjut dia, soal bodong tidaknya kendaraan yang digunakan anggota ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan kelengkapan dokumen seperti STNK, sehingga tidak bisa dikatakan bodong.
Ditambahkan, sejauh ini dari operasi penegakan penertiban yang dilakukan ada beberapa prajurit yang ditemukan melakukan pelanggaran karena karena kendaraan dinas yang dipakai tidak memiliki SIM Randis. (ulo/tho)
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…