

Petugas Den POM XVII/3 Merauke saat melakukan operasi justisi Gaktib yang dipusatkan di Tugu Lingkaran Brawijaya Merauke, Selasa (5/4). (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE-Dalam rangka memperkecil pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dan PNS Korem 174/Anim Ti Waninggap, Detasemen Polisi Meliter (Denpom) XVII/3 Merauke menggelar operasi justisi penegakan ketertiban di Tugu Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke, Selasa (5/4). Operasi justisi Gaktib yang berlangsung sekitar 1 jam ini dimulai pukul 07.30-08.45 WIT.
Komandan Unit Penegakan Hukum dan Pengawalan (Gakkum wal) Den POM XVII/3 Merauke, Letda CPM Sumitro yang ditemui di sela-sela memimpin langsung operasi tersebut mengungkapkan, pihaknya melakukan operasi justisi penegakan ketertiban ini tahun 2022. “Ini juga perintah dari Danpuspomad untuk memperkecil pelanggaran di wilayah Korem 174/Anim Ti Waninggap terkait dengan TNI maupun PNS Angkatan Darat,” jelasnya.
Dikatakan, dalam operasi justisi ini pihaknya melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk kendaraan sipil, kendaraan dinas (Randis) meliter untuk SIM meliter, STNK, kaca spion, knalpot dan sebagainya.
“Lebih pada kelengkapan kendaraan,” tandasnya. Diungkapkan, untuk sementara ini pihaknya mendapatkan indikasi bahwa untuk satuan-satuan terkait adanya oknum anggota yang saat berkendaraan tidak menggunakan helem, atau menggunakan kendaraan yang tidak resmi dalam tanda kutip kondaraan bodong.
“Itu informasi dari intel tetangga kita. Makanya kita melakukan operasi justisi penegakan disiplin ini,” tuturnya. Namun lanjut dia, soal bodong tidaknya kendaraan yang digunakan anggota ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan kelengkapan dokumen seperti STNK, sehingga tidak bisa dikatakan bodong.
Ditambahkan, sejauh ini dari operasi penegakan penertiban yang dilakukan ada beberapa prajurit yang ditemukan melakukan pelanggaran karena karena kendaraan dinas yang dipakai tidak memiliki SIM Randis. (ulo/tho)
Disisi lain, suhu udara dingin yang menusuk tulang dan keterbatasan akses jaringan komunikasi kerap menjadi…
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jayapura mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp2 miliar pada 2026.…
Kepala BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama menyatakan aktivasi ini diberikan kepada setiap SPPG yang…
Kondisi tersebut disampaikan dalam penjelasan terkait perkembangan cuaca dan iklim di wilayah Papua Selatan, menyusul…
Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengatakan tanah yang telah diwakafkan harus memiliki dokumen hukum yang…
Para mahasiswa keperawatan diminta tidak hanya mengejar profesi, tetapi juga memiliki semangat pengabdian dan kesiapan…