

Sementara itu, Hasil Musyawarah adat dari 4 golongan mata angin suku Marind yakni Mayo, Timo, Sosom dan Esam yang difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke tidak hanya menghasilkan keputusan yang meminta kepada Presiden adanya kursi khusus adat, namun salah satu keputusan penting yang dihasilkan dari musyawarah tersebut terkait dengan pencalonan bupati dan wakil bupati Merauke periode 2021-2026 mendatang.
Ya, sesuai hasil keputusan dari musyawarah adat 4 golongan mata angin yang disampaikan oleh Yohan Mahuze, bahwa untuk calon bupati dan wakil bupati Merauke periode 2021-2026 dan periode selanjutnya harus dan wajib orang Marind Animha. ‘’Jadi calon bupati dan wakil bupati Merauke periode 2021-2026 dan periode-periode berikutnya harus dan wajib orang Marind Animha,’’ tandasnya.
Selain itu, para calon tersebut bupati dan wakil bupati Merauke tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke. Hal ini dipertegas lagi salah satu anggota LMA Kabupaten Merauke Yohanes Mahuze, dalam acara gelar tikar adat di pelataran Kantor Bupati Merauke, kemarin. Menurut Yohanes Mahuze, bupati dan wakil bupati haruslah orang Marind dan setiap calon bupati dan wakil bupati Merauke tersebut wajib mendapatkan rekomendasi dari LMA Kabupaten.
Bupati Merauke Frederikus Gebze , SE, M.Si mengapresiasi keputusan adat dari 4 golongan adat Marind tersebut dimana bupati dan wakil bupati harus orang asli Marind. ‘’Bupati dan wakil bupati harus orang-orang asli di Tanah ini,’’ tandasnya.
Menurut bupati, bupati dan wakil bupati Merauke harus asli Marind tersebut merupakan hak kesulungan. ‘’Ini hak kesulungan kita. Kita tidak marah. Karena sudah cukup semua sudah diambil. Maka berikanlah hak itu kepada kita,’’ terangnya.
Untuk diketahui, proses pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke periode 2021-2026 akan dimulai pada awal tahun 2020 mendatang. Karena untuk kepemimpinan bupati Merauke Frederikus Gebze, SE-M.Si-Sularso akan berakhir pada 17 Februari 2021 atau kurang lbeih 2 tahun lagi. Karena keduanya dilantik dan mnegambil sumpah janji pada 17 Februari 2016 lalu. (ulo/tri)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…