Categories: KEEROM

Tinjau Lokasi dan Lakukan Pembayaran Lahan Asrama Mahasiswa Keerom

KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai melakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan asrama mahasiswa Keerom di Manokwari, Papua Barat.

Pembayaran tahap pertama dilakukan langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager secara daring pada Minggu (20/12) lalu. Pembayaran dilakukan secara simbolis oleh Pj Sekda Keerom, Stenly Moningka kepada pemilik lahan.

Kemudian pembayaran dilanjutkan di Manokwari pada Jumat (26/12) oleh Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom, Henry Borotian kepada pemilik lahan Henny Herlina Ibo.

Usai melakukan pembayaran, para pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom meninjau langsung lahan yang akan menjadi aset dari Pemerintah Kabupaten Keerom tersebut.

“Ini menjadi satu tanggungjawab Pemerintah Daerah (Pemkab Keerom) untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan asrama mahasiswa Keerom di Manokwari,” ungkap Henry Borotian kepada Cenderawasih Pos.

“Pembayaran sudah dilakukan 2 kali, yang pertama dilaksanakan secara zoom oleh Bapak Bupati Keerom, Piter Gusbager. Bapak Bupati kemudian memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyerahkan langsung kepada pemilik,” sambungnya.

Kata Borotian, sejauh ini Pemkab Keerom telah membayar ganti rugi tanah senilai Rp 1.150.000.000. Ia menyebutkan jika Pemkab Keerom berupaya menyelesaikan sisa pembayaran di tahun depan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago