Mahasiswa Ha-Anim Tolak DOB Papua Selatan

Bupati Merauke: Tidak Menyurutkan Langkah Perjuangan  PPS

JAYAPURA-Para mahasiswa Ha-Anim di Jayapura menolak daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan yang rencananya akan ditempatkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Merauke nantinya.

  Ketua Ikatan Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura, Adrianus Netep, menegaskan bahwa pihaknya sebagai mahasiswa menolak DOB Provinsi Papua Selatan (PPS), karena mengingat sumber daya manusia (SDM) di wilayah adat Ha-Anim belum matang dan belum didatakan dengan baik dan benar.

  “Harus ada sosialisasi ke masyarakat akar rumput dan juga keputusan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) hanya berasal dari kaum elit politik dan birokrasi tanpa ada musyawarah masyarakat,” tegasnya kepada wartawan di Padang Bulan Abepura, Rabu (4/11).

  Senada dengan itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Merauke di Jayapura, Elias Ndiwaen Mahuze, menolak pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS), karena pemekaran hanya menguntungkan para elit politik semata. Apalagi kehadiran pemekaran hanya bernuansa kepentingan politik dibandingkan kesejahteraan masyarakat.

   Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Mappi di Kota Jayapura, menyampaikan bahwa keputusan pemerintah mengambil keputusan pemekaran Papua Selatan di Merauke hanya kepentingan elit politik dan bukan atas dasar keinginan masyarakat Papua di wilayah Papua Selatan.

  Sementara itu, Ketua Mahasiswa Asmat di Jayapura, Gerald Apokpits, menolak dan tidak terima dengan keputusan pemerintah mengenai DOB Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, karena ini merupakan keputusan pemerintah sendiri tanpa persetujuan dari masyarakat.

   Kendati terjadi  pro kontra   terhadap  rencana pemekaran  Provinsi Papua Selatan  (PPS) namun hal itu  tidak akan menyurutkan   langkah dari Tim  PPS   untuk memperjuangkan  pemekaran Provinsi  Papua  Selatan tersebut. Karena  perjuangan  ini  sudah   diperjuangkan  orang bagian Selatan sejak 17 tahun  lalu. Apalagi   angin segar  terkait    pemekaran provinsi  tersebut disampaikan  oleh  pemerintah  pusat.

   “Kita akan  tetap perjuangkan  namanya  pemekaran Provinsi Papua Selatan. Adanya pro kontra    adalah hal yang biasa dalam sebuah alam demokrasi,’’ kata Bupati  Merauke   Frederikus Gebze, SE, M.Si  menjawab  adanya  penolakan sebagian   pihak terkait  PPS tersebut, di kantor Bupati Rabu  (4/12). 

   Menurut Bupati Frederikus Gebze, jika pemekaran ini  telah terwujud maka yang harus diatur  bahwa 80 persen  orang asli Papua harus menikmati yang namanya  DOB tersebut. “Wajib hukumnya, tidak bisa ditawar oleh siapapun,’’ terangnya.

  Kedua, orang asli Papua di Selatan  Papua  dari 5 kabupaten  tersebut diberi kesempatan   untuk sekolah menimba  ilmu dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk membangun  daerah tersebut.‘’Lalu  potensi, sumber daya yang ada di daerah itu dengan mendatangkan investor, pengusaha atau siapa saja  sebesar-besarnya  atau sekitar 80 persen memberikan kemakmuran kepada orang  asli Papua.  Ini  catat dengan baik,’’ katanya.

  Kelima, negara lewat  5 bupati di Selatan  Papua  tersebut  untuk pengangkatan dan memberikan  kemudahan dan dispensasi, kurang lebih  10.850 OAP  siap ditempatkan di CPNS    “Disitu kita membuktikan bahwa  di sana ada juga anak-anak asli  Papua yang  siap mengisi. Jadi pertanyaan  PPS  untuk siapa? saya sudah jawab,’’ tandasnya.

   Sementara bagi  mereka yang menilai belum layak, bupati  menilai bahwa kembali kepada orang yang bersangkutan   melihat dari sisi mana. “Silakan saja  mereka melihat dari sisi mana. Tapi, kalau  kita terus merebut kue atau makanan dari piring yang kecil maka tunggulah ampasnya baru kita rasakan. Maka  itu, kita perlu terobosan dan jalan  serta masa depan sehingga kita bisa bangun  daerah ini,’’ tambahnya. (bet/ulo/tri)