Bupati Markus O. Mansnembra, SH.,MM ketika membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027, tingkat di Distrik Biak Barat, Rabu (25/02). (foto:FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS)
BIAK-Bupati Markus Octovianus Manembra meminta agar kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat menjadi prioritas dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, di Distrik Biak Barat.
“Selain program yang memang dinilai mendesak, agar usulan-usulan kegiatan di Musrenbang kali ini memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti bidang kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan air bersih,” ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027, tingkat di Distrik Biak Barat, Rabu (25/02).
Selain kebutuhan mendasar dimaksud diatas, Bupati juga meminta akan ikut memberikan perhatian serius terhadap sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan bidang ketahanan pangan lokal melalui aksi-aksi nyata di lapangan.
“Di bidang ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini berupaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani dengan memberikan Kartu Tani, kartu ini akan memberikan subsidi pupuk, angkutan dan lainnya,” ucapnya.
Dikatakan, usulan program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2027 wajib melalui sistem SIPD-RI, dimulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan keselarasan dengan prioritas pembangunan, di mana usulan harus berbasis kebutuhan riil.
Seluruh proses perencanaan dan penganggaran diwajibkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Implementasi SIPD RI ini terintegrasi dengan kementerian pusat, Kemenkeu, dan KPK, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Page: 1 2
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…