KKP Kembali Serahkan Bantuan ke 12 Kelompok

BIAK-Sebanyak 12 kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Biak  Numfor kembali mendapatkan bantuan sarana dan prasana penujang usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya di bidang perikanan. Bantuan berupa sarana penunjang usaha perikanan itu disalurkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam menunjang program Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Biak Numfor.

   Penyerahan bantuan itu dilakukan langsung oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal  Penguatan Daya Saing Produk (PDSP)Kementerian Kelautan dan Perikanan Benny Achmad Subki dan disaksikan langsung oleh Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan Ketua DPRD Biak Numfor Ir. Zeth Sandy, MM, di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor, kemarin.

  Selain, sarana produksi untuk pengolahan ikan, melalui program SKPT tahun 2019 juga akan dibagikan 50 unit kapal (petahu) nelayan 3 GT. Pembagian perahu ini adalah yang kedua kalinya dalam dua tahun berturut-turut, dimana sebelumnya pada tahun yang sama juga diserahkan 50 unit perahu GT kepada kelompok usaha perikanan.

  “Bantuan yang diberikan ini tentunya merupakan upaya dari pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di sektor perikanan, tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya di bidang perikanan. Karenanya kami minta supaya dimanfaatkan dengan baik,” imbuh Benny Subki.  

   Sementara itu Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap kembali mengingatkan masyarakat nelayan dan kelompok usaha bidang perikanan penerima bantuan supaya memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik. Bahkan Bupati meminta DKP Kabupaten Biak Numfor melakukan eveluasi terhadap setiap bantuan yang diberikan.

   “Pemerintah memberikan bantuan dengan harapan dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, dengan bantuan ini dapat meningkatkan sumber pendapatan keluarga penerima dan tentunya kesejahteraannya. Oleh karena itu, setiap bantuan perlu dievaluasi dan dilihat apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak, ini perlu menjadi catatan setiap OPD atau pemberi bantuan,” tandas Herry Naap mengingatkan.(itb/tri)