Pemkab Sarmi dan Kejari Jayapura Teken MoU
Bupati Dominggus Catue bersama pihak kejaksaan Tinggi Jayapura dalam penandatanganan MoU, di Sarmi, Rabu (21/5). (foto:Mboik Cepos)
SARMI-Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Rabu (21/5). Kegiatan ini berlangsung sebagai upaya strategis memperkuat sinergi penegakan hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, memberikan kepastian hukum, serta membantu percepatan pembangunan daerah.
“Dengan adanya MoU ini, Kejaksaan akan memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Bupati.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pencegahan penyimpangan keuangan negara, penyelesaian sengketa hukum, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
“Melalui kerja sama ini, aparatur kita akan semakin memahami aturan hukum dan dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional,” jelasnya.
Dominggus juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejari Jayapura atas kesediaan menjalin kerja sama ini, seraya berharap langkah tersebut akan membawa Kabupaten Sarmi menuju arah yang lebih maju dan sejahtera.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,” tutupnya.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…
KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…
Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…