Upaya Dinas Pariwasta Provinsi Papua Mengelola Aset Untuk Sumbang PAD
Pasca Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), berimbas dengan sumber pendapatan dari APBD Pemprov Papua yang turun drastis. Oleh karena itu, setiap OPD diharapkan bisa melakukan inovasi dan kreatif mengelola aset, untuk memberikan kontribuasi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Papua, termasuk salah satunya Dinas Pariwisata.
Laporan: Carolus Daot_ Jayapura
Sudah tahun anggaran pasca pemekaran tiga daerah otonom baru dari Provinsi Papua, kesulitan anggaran sangat dirasakan. Apalagi, PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak lagi menjadi sumber utama PAD untuk Provinsi Papua.
Hal itu disebabkan karena pemetaan wilayah PTFI masuk dalam Zona wilayah Papua Tengah. Sehingga pajak penghasilan dari PTFI diberikan kepada pemerintah daerah Papua Tengah. Karena itu, harus mulai melirik potensi lain yang bisa digali untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Papua.
Terkait hal itu Kepala Bidang Pariwisata, Provinsi Papua, Napa Yoman, menyampaikan dengan berkurangnya sumber PAD untuk Provinsi Papua, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, turut mengambil peran mendorong PAD Provinsi Papua.
Untuk saat ini beberapa beberapa aset daerah dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Salah satunya perhotelah milik Aset Daerah Provinsi Papua.
Adapun Hotel milik Pemprov Papua yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, diantaranya Hotel Numbay di Kota Jayapura dan Hotel Mapia yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
“Saat ini dua Hotel itu, sedang direnovasi, karena rusak akibat gempa tahun 2023 lalu,” kata Yan sapaan Kabid Dispar Papua kepada Cendrawasih pos, Jumat (2/2).
Selain hotel, Dispar Papua juga mengelola beberapa situs bersejarah di Papua. Hanya saja situs situs bersejarah ini, kata Yan, belum dapat dikelola secara maksimal. Sebab terkendala dengan regulasi.
“Sebagian besar situs bersejarah di Papua ini masih dikelola pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, tapi Kami diberikan kesempatan untuk membuka tempat usaha dibeberapa situs ini,” ujarnya.
Sementara untuk destinasi wisata Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki kewenangan untuk mengelola tempat wisata di Papua. Sebab semuanya diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
“Walaupun Destinasi wisata di Papua dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun kami telah membuat perencanaan. Dimana mulai tahun 2024 ini, kami akan membangun ase-aset di setiap Destinasi wisata yang ada, sehingga dengan begitu ada sumber PAD untuk Provinsi Papua,” katanya.
Selain membangun aset daerah di setiap destinasi wisata, Dispar Papua juga rencana mengelola aset milik Pemerintah Provinsi Papua, diantaranya Museum Negeri Papua. “Kita sudah susun program, terkait pengelolahan museum, yang merupakan aset milik pemerintah Provinsi Papua, sehinggga kita tetap punya penghasilan untuk PAD,” katanya.
Yan mengharapkan dengan mengelola sejumlah aset baik perhotelan, tapi juga museum milik pemerintah Papua, maka PAD Papua tetap stabil. “Semoga dengan dukungan Dispar, PAD kita di Papua tetap stabil,” pungkasnya. (*/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos