Potensi Gangguan Keamanan Masih Berpeluang Terjadi

* Mulai Dari KKB, Pemilu Hingga DOB

JAYAPURA – Mengakhiri tahun 2022, Polda Papua mencatat ada sejumlah potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang masih berpeluang terjadi di tahun 2023.  Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri menyampaikan bahwa paling tidak ada empat poin yang harus disikapi.

Pertama mulai dari masih eksisnya Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan aksi bersenjata dibeberapa daerah yang menjadi basis KKB dan aksi politik antara KNPB maupun ULMWP  yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan kamtibmas. Kedua, masih adanya tuntutan penolakan Otonomi Khusus, Daerah Otonomi Baru (DOB) dan penanganan masalah pelanggaran HAM di Papua yanag dibarengi dengan tuntutan referendum dari kelompok tertentu dan simpatisan Papua merdeka.

Poin ketiga adalah dengan adanya DOB tiga provinsi baru dimungkinkan akan memunculkan adanya potensi konflik yang juga perlu disikapi antara masyarakat yang pro DOB dan  yang tidak mendukung adanya DOB. Lalu poin terakhir adalah pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024 yang saat ini sudah masuk dalam tahap pendaftaran dan pengumuman calon Panwas ditingkat distrik yang berpeluang menimbulkan potensi konlik antar paslon maupun pihak penyelenggara. “Ini poin – poin yang saya pikir masih akan terjadi di tahun 2023. Polisi harus siap mengantisipasi hal – hal di atas dengan upaya – upaya yang sudah ditentukan,” kata Mathius Fakhiri.

Ia   mengakui bahwa tahun 2020  hingga 2022 tantangan yang muncul adalah pelaksanaan  PON kemudian lahirnya DOB. Namun di tahun 2023 ini bukan berarti tak ada hal yang masih mengkhawatirkan. Yang jelas kata Fakhiri pihaknya siap dengan situasi apapun. Ia juga meminta  para tokoh di wilayah DOB bisa ikut memebantu aparat kepolisian dalam menekan  peluang –  peluang lahirnya gangguan kamtibmas. “Tokoh di daerah ini yang kami harapkan bisa berdiri di depan menangani masyarakatnya,” tambahnya.

Kapolda juga meminta para bupati untuk menyampaikan kepada para kelompok KKB  yang diyakini pasti ada komunikasi bahkan ada kekerabatan atau hubungan keluuarga. “Jadi  para bupati kami minta berdiri di depan agar masyarakat tidak merasa canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian. Lalu bupati juga perlu berbicara dengan KKB karena saya melihat para bupati ini mengenali bahkan ada komunikasi dengan para KKB ini. Meski demikian pendekatan yang kami lakukan masih tetap secara humaanis dan persuasive agar meminimalisir dampak dan korban,” tutupnya. (ade)