

Frits Ramandey (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Klaim United Liberation Movenmont for West Papua (ULMWP) terkait kedatangan Dewan HAM PBB tampaknya hingga saat ini belum terkonfirmasi.
Bahkan dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu.
“Mungkin teman-teman ULMWP sudah dapat informasi melalui jaringan mereka, namun hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan konfirmasi terkait kedatangan Dewan HAM PBB tersebut,” ungkap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (27/1).
Dikatakan Frits, kedatangan institusi atau lembaga dunia harus dikonfirmasi ke Kementerian Luar Negeri. Frits juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya komitmen untuk mengundang Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia.
“Bagi kami, kedatangan mereka biasa saja. Tapi kalau dia datang atas nama lembaga Komisi HAM PBB masuk ke Indonesia maka harus mengikuti protokol Pemerintah Indonesia tentang daerah mana yang akan dia kunjungi, siapa yang akan ditemui dan harus ada registrasi. Dia tidak bisa masuk suka-suka,” tegas Frits.
Lanjut Frits, Komnas HAM sendiri merespon baik kalau kemudian Komisi HAM PBB mau datang ke Indonesia khususnya di Papua. (fia/nat)
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan merupakan operasi militer, melainkan akselerasi operasi bakti yang melibatkan TNI,…
Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi salah satu tindak kriminal yang paling menonjol di…
Kendaraan-kendaraan itu ada yang dimodifikasi dengan tangki dengan ukuran besar dari ukuran standar. Operasi penertiban…
“Untuk pembentukan OPD yang baru, sudah pernah kita ajukan berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan yang dilakukan…
Ricky Cawor resmi kembali bergabung dengan tim Persipura Jayapura untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim…
Seluruh identitas pengemudi serta korban yang merupakan satu keluarga kini telah teridentifikasi secara pasti.…