NABIRE – Ketua KPU Dogiyai, Elias Ramos Petege mengusulkan pemerintah dan KPU RI agar meninjau ulang sistem noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Hanya usulan tersebut bukan pada Pemilu tahun 2024 ini melainkan Pemilu tahun 2029 mendatang.
Usulan Seperti ini sejatinya bukan hal baru melainkan sudah muncul pada beberapa periode sebelumnya. Namun selalu melahirkan pro kontra bahkan yang terakhir memunculkan putusan MK menyangkut esensi demokrasi.
“Penerapan dualisme Demokrasi di Papua yaitu Demokrasi Liberal (satu orang satu suara) dan demokrasi pancasila (Musyawarah mufakat dalam sistem demokrasi) membawa dampak buruk dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan,” jelas Ramos Patege usai mengikuti FGD tentang penggunaan sistem noken oleh KPU RI di Jakarta, Kamis,(22/8)
Karenanya perlu ditinjau ulang penerapan sistem noken di Papua terutama Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada masa yang akan datang. Menurut Petege, pemerintah mesti konsisten mengimplementasikan satu model demokrasi, apakah model demokrasi liberal ataukah demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat atau aklamasi.
“Jika memberlakukan demokrasi ala Pancasila,harusnya dipraktekan di Seluruh Indonesia mengingat musyawarah telah membudaya dalam masyarakat adat di seluruh dunia,” tuturnya. Ketua KPU juga menyoroti kelemahan administrasi pemilu terutama dalam pemungutan suara dengan sistem noken yang dimuat dalam keputusan KPU No 6 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu bab IV, pon C Angka 1 dan 2.
Disana dijelaskan, saat musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu bersama antara pemilih dalam DPT dan kepala suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara dan pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah, ketentuan ini ada kelemahan. Kenapa? Karena satu, musyawarah tanpa berita acara dan daftar hadir berpotensi untuk merekayasa dalam penyelenggaraan. Kedua, peran kepala suku yang sangat dominan menjadi ruang manipulasi sangat terbuka antara kepala suku dan kelompok kepentingan,” tegas petege.
Lebih lanjut Petege menjelaskan, dengan pertimbangan itu, pihaknya menyarankan untuk memperketat administrasi pemilu dan pemilihan terutama saat terjadi musyawarah. Disana mesti jelas, berita acara musyawarah, daftar hadir dan foto dan video musyawarah, berapa orang yang mengdelegasikan hak pilih kepada siapa, identitas mesti jelas, selain itu , seiring perkembangan zaman dan perkembangan organisasi masyarakat yang berkembang pesat, membuat peran kepala suku tergeser dan dia bukan aktor tunggal penentu di suatu daerah, karena selain kepala suku ada juga tokoh masyarakat, pemuda, agama, perempuan sehingga, mesti peran mereka diakui dalam pelaksanaan sistem noken.
Selain hal-hal diatas, KPU Dogiyai juga mengusulkan kepada KPU RI sebagai pembuat peraturan KPU, untuk membatasi ruang lingkup penggunaan sistem noken.
” Dari Kabupaten dibatasi pada satu dua distrik atau kampung yang masyarakatnya benar-benar tak bisa membaca dan atau jarak antar Kampung yg berjauhan. Hal ini sesuai semangat keputusan MK no 31/ppu-Xii/2014 yang pada pokoknya hakim mengakui sistem noken sebagai tradisi kesatuan masyarakat hukum adat dan diberlakukan terbatas pada tempat terbatas dan tertentu dan kasuistis dengan demikian norma ini tidak dimasukkan dalam UU pemilu dan pilkada,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, penghapusan sistem noken mulai tahun 2029, karena pada prinsipnya ia menilai, rakyat Papua, lebih khusus rakyat Papua yang berada di Papua Pegunungan dan Papua Tengah sudah cerdas dan mampu memilih secara langsung dan menentukan pilihan politiknya.
“Hal ini untuk mengedukasi pendidikan politik bagi rakyat dan juga demi mendorong kemajuan berdemokrasi bagi rakyat Papua serta menghindari konflik horizontal antar masyarakat hanya karena Penerapan sistem noken tersebut, ” pungkasnya. (txt/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos