

JAYAPURA-Jembatan Hamadi-Holtekamp atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Jembatan Merah, rencananya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Senin (28/10).
Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVIII Papua, Oesman Marbun mengakui adanya agenda peresmian Jembatan Hamadi-Holtekamp yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.
“Rencananya Presiden Joko Widodo yang resmikan hari Senin ini,”ujar Oesman saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui seluler, Kamis (24/10).
Oesman mengakui rencana peresmian atau pembukaan jalur lintas Jembatan Hamadi-Holtekamp tersebut sudah mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Baik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura dan sejumlah OPD terkait. Bahkan dengan tokoh adat lainnya melalui pertemuan yang dilaksanakan di kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (24/10).
“Kami sudah sepakat dengan semua kepala suku, tokoh masyarakat, kepala adat, Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura untuk rencana peresmian Jembatan Hamadi- Holtekamp tersebut,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Oesman membantah informasi yang menyebutkan akan dipungut retribusi bagi kendaraan yang melintas di jembatan yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Skouw daerah perbatasan RI-PNG.
“Tidak ada bayar-bayar. Itu tidak benar apalagi pemungutan di Jembatan Hamadi-Holtekamp,” tegasnya.
Diakuinya, pengoperasian Jembatan Hamadi-Holtekamp tersebut sudah ditunggung-tunggu masyarakat. Sebab sejak jembatan tersebut rampung dikerjakan, animo masyarakat untuk menikmati pesona Teluk Youtefa dari atas jembatan sangat besar.
Selain itu, jembatan Hamadi-Holtekamp ini, juga lebih memudahkan masyarakat yang hendak menuju Koya, Distrik Muara Tami maupun ke arah Arso, Kabupaten Keerom. (kim)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…