Tak Ada OAP di Kabinet, Partai Demokrat Papua Kecewa

*Thaha Alhamid Berharap Tidak Jadi Pemicu Konflik di Masyarakat

JAYAPURA-Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengumumkan dan melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10).

Sayangnya, dalam susunan Kabinet Indonesia Maju ini tidak ada satupun Orang Asli Papua (OAP) yang terpilih. Berbeda dengan periode sebelumnya dimana masih ada sosok OAP yaitu Prof. Dra. Yohana Susana Yembise, M.Sc., Ph.D., yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Sekretaris Umum (Sekum) DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Bolly SE., MM., mengaku sangat kecewa dengan tidak adanya OAP dalam periode kedua kepemipinan Presiden Jokowi. 

“Hal ini menjadi peringatan keras bagi Presiden dari Demokrat Papua. Ini merupakan sejarah yang buruk yang dilakukan Jokowi terhadap Papua,” tegas Carolus di sela-sela peresmian kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Rabu (23/10).

Tidak adanya OAP dalam susunan Kabinet Indonesia Maju menurut Carolus, perlu dijelaskan oleh Presiden Jokowi. “Saya berharap jangan menyebut yang disebut mewakili Papua saat ini merupakan OAP, tentu tidak. Masyarakat di Papua tahu persis siapa OAP yang sesungguhnya,”tegasnya.

DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menurut Carolus, sangat kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju yang tanpa ada wajah OAP satupun. 

Kekecewaan yang sama disampaikan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si. Partai Demoktrat Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe menurutnya memberikan dukungan 93 persen kemenangan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 di Provinsi Papua.

Bukan hanya itu, Ham Pagawak yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menyebutkan bahwa di masyarakat Mamberamo Tengah memberikan suaranya 100 persen kepada Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres lalu. 

Selain tidak ada OAP, Ham Pagawak juga kecewa lantaran tidak ada kader Partai Demokrat yang diduduk di Kabinet Indonesia Maju.    

“Saya salah satu bupati yang mendukung atau memberikan suara 100 persen untuk mendukung Jokowi-Amin. Jadi kalau kader Demokrat tidak diakomodir, kami sangat kecewa dengan Jokowi dan Megawati,” tegasnya. 

Di tempat yang sama Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Muhammad Rifai Darus, SH., mengatakan bahwa Partai Demokrat akan menentukan sikap terhadap Pemerintahan Jokowi periode ke-2. Sikap Partai Demokrat menurutnya akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat di Jakarta.

“Partai Demokrat akan menjadi oposisi murni pemerintahan Jokowi kali ini. Sikap ini secara resmi akan diumumkan oleh Ketum Demokrat,” ucapnya, kemarin. 

Sementara itu, Tokoh Papua Thaha Al Hamid angkat bicara perihal tidak adanya putra asli Papua yang menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi kali ini. Padahal sebelumnya mantan Gubernur Jakarta itu pernah menjanjikannya. 

“Pandangan saya tidak  ada satu nomentklatur dalam Perundang-undangan yang mewajibkan  Presiden harus memilih menteri mewakili daerah. Bahwa Jokowi pernah berjanji akan ada orang Papua yang jadi menteri maka silakan tanyakan itu ke Presiden,” ucap Thaha saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (23/10).

Terkait tidak adanya perwakilan Papua menjadi menteri, Thaha berharap  tidak menjadi pemicu konflik di kalangan masyarakat. Untuk itu, baiknya Gubernur Papua bisa datang bertemu Presiden Jokowi dan bicara baik-baik.

“Harus cari mekanismenya. Jangan biarkan hal ini menjadi percaturan  di kalangan masyarakat Papua nanti  bisa jadi konflik,” pintanya.

Menurutnya, kalaupun anak Papua menjadi menteri, itu bukanlah suatu jawaban yang baik bagi rakyat Papua. Sebab, rakyat Papua hari ini memerlukan kesejahteraan dan pembangunan untuk masyarakat itu sendiri.

“Rakyat tidak butuh orang Papua jadi menteri. Rakyat perlukan hari ini adalah pembangunan untuk kesejahteraan dan keamanan  serta ketenangan untuk hidup serta berusaha. Rakyat tidak boleh dibiarkan hidup dalam ketakutan,” tegas Thaha.

Oleh sebab itu, Thaha berharap pemerintah daerah ada dalam hal ini wali kota dan para bupati agar bekerja  membangun  dan memberi kesejahteraan buat rakyat.

“Yang perlu diingat, orang-orang dipilih menjadi menteri adalah yang memiliki kapasitas personal, punya integritas dan yang terpeting punya jaringan,” tambahnya.

Terkait Bahlil Lahadalia yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju mengisi jabatan Kepala BKPM menurutnya tidak mewakili papua. “Bahwa dia (Bahlil,Red) pernah hidup di Papua ya bersyukur untuk itu. Dan dalam jabatannya saat ini, diharapkan bisa membantu Pemda Papua dan rakyat Papua,” tambahnya.

“Yang perlu diingat, tidak ada satu klausal pun  yang mewajibkan Presiden memilih menteri  seperti pajang di etalase,” pungkasnya.(kim/fia/nat)