Hari ke Sembilan, Tetap  Berada di Pelataran Kantor Gubernur

JAYAPURA– Jumat (23/6) kemarin, merupakan hari kesembilan bagi orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) bermalam di pelataran gedung Kantor Gubernur Papua.

Sekedar diketahui, para orang tua dan mahasiswa mulai berada di Kantor Gubernur sejak kamis (15/6) demi menunggu kejelasan anggaran beasiswa yang sudah menunggak sejak Januari tahun 2023 lalu.

“Mau hujan atau pun panas, kami tetap menginap di Kantor Gubernur sampai anak anak kami telfon bahwa uang sudah masuk ke rekening mereka. Jika sudah ada kabar itu, kami tinggalkan gedung ini (kantor gubernur-red),” ucap Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba kepada Cenderawasih Pos, Jumat (23/6).

John dan lainnya akan tetap berada di gedung Kantor Gubernur, sehingga pemerintah bisa melihat persoalan. Sebab, ini adalah persoalan yang serius bagi mereka.

“Orang tua tinggalkan semua aktivitas pekerjaan karena prsoalan serius, entah mau hujan atau pun panas tak jadi masalah dan kami akan tetap berada di Kantor Gubernur. Biar turut merasakan bagaimana anak anak kami yang kesusahan di luar sana akibat beasiswa yang tak kunjung dicairkan,” bebernya.

John meminta harus ada komunikasi yang dibangun antara pemerintah dan orang tua dan masyarakat lainnya. Namun kalau kemudian pemerintah hanya memilih diam tanpa ada komunikasi, ini juga menjadi persoalan.

“Sampai saat ini, kami menunggu realisasi dari apa  yang pemerintah sudah sampaikan. Dan yang paling penting adalah proses verifikasi dan validasi data harus dikerjakan oleh yang punya basis data yaitu BPSDM Papua,” tegasnya.

Disampaikan John, pihaknya sudah menemukan bahwa data yang saat ini beredar yang dibilang sudah divalidasi di Kementrian pada Maret lalu, ternyata data tersebut belum valid. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Pemerintah segera lakukan verifikasi dan validasi data.

“Soal data mahasiswa penerima beasiswa, sudah kami tekankan juga saat bertemu dengan DPRP. Sehingga DPR juga ikut mengawal atau menggunakan hak mereka melakukan kontroling untuk memanggil pihak eksekutif yang mengelola data guna mempertanggungjawabkan pekerjaannya,” pungkasnya. (ade/fia)