JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa persoalan yang saat ini dialami ratusan atau bahkan ribuan mahasiswa yang mengambil studi di berbagai negara di luar sejatinya tidak semata – mata menjadi persoalan pemerintah provinsi Papua melainkan menjadi persoalan bangsa.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
BPSDM dianggap tidak transparan dalam perekrutan mahasiswa termasuk berkaitan soal anggaran. “Bisa kami sampaikan bahwa persoalan beasiswa atau biaya studi ini bukan hanya masalah Papua tapi masalah bangsa Indonesia,” kata Jhony menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Selasa (16/1) di Kotaraja.
Pasalnya ia menyatakan bahwa yang dibiayai adalah generasi muda bangsa Indonesia yang persoalan pendidikannya harus dijamin dan tidak boleh gagal akibat pemerintah yang kesulitan anggaran. Jhony mengaku statemennya beberapa waktu lalu terkait Pemprov tak mampu lagi membiayai biaya pendidikan mahasiswa luar negeri dianggap tidak populis dan ia justru mendapat banyak cibiran disana sini.
Meski demikian Jhony menyebut bahwa itulah kondisi riil yang harus diterima. Hingga akhirnya pihaknya berinisiatif untuk menggunakan dana cadangan di tahun 2023. Selain itu ia masih teringat penyampaian Wamendagri yang menyebut bahwa sisa biaya studi akan dituntaskan oleh pemerintah pusat.
“Tapi ternyata tidak. Mereka (pemerintah pusat) memimpin rapat memang benar tapi kami yang diminta menyelesaikan itu dan menggunakan uang dari Papua dan uang dari dana cadangan itu yang digunakan,” jelasnya. Jhony bahkan menjamin bahwa sampai saat ini tak ada dana dari pemerintah pusat untuk mahasiswa.
“Padahal pemerintah pusat menyatakan siap melunasi,” cibirnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah berulang kali bersurat ke pemerintah pusat agar jika ingin ikut menyelesaikan persoalan dana pendidikan maka sebaiknya pemerintah pusat potong langsung dipusat. “Lalu dikasi ke kami dan saya bisa pastikan bahwa dana ini akan tetap sesuai peruntukannya namun sampai saat ini pemerintah pusat tetap bersikukuh bagi dulu ke kabupaten kota kemudian sisanya pemerintah kabupaten kota memberi hibah kembali ke pemerintah provinsi,” protes Jhony.
Ia menyinggung bahwa Otsus adalah kewenangan provinsi dan kok bisa malah diatur – atur pemerintah pusat. Apalagi yang menandatangani kontrak dengan universitas juga Pemprov Papua. “Kok diputar sana sini dan akhirnya kami juga yang pusing. Harusnya transfer saja ke provinsi selanjutnya kami bagikan, selesai dan simple. Itu artinya pemerintah pusat paham soal kondisi Papua. Mari selesaikan masalah dengan gaya Papua, jangan lagi gunakan pola – pola Jakarta,” imbuhnya.
Jhony lantas menyampaikan permohonan maaf karena persoalan ini masih terus dalam pembahasan. “Saya sampaikan dari awal bahwa dana ini terbatas sekali tapi kami tetap konsisten menyelesaikan biaya pendidikan bagi adik – adik mahasiswa ini dengan cara terbaik. Kami tidak mau mereka yangsudah 6 atau 7 semester kemudian pulang dan akhirnya kembali dari awal. Mereka akan memulai dari nol dan inilah kesalahan dari pemerintah daerah dan pusat,” paparnya. (ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos