

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk keempat kalinya kembali meraih predikat wajar tanpa pengajaran (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang diterima langsung oleh Penjabat Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa Senin (15/5) kemarin. (FOTO: Humas For Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya berturut-turut.
Kegiatan yang bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya menerima WTP tersebut.
Pj Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa kepada Cenderawasih Pos, Selasa, (16/5) di Jayapura, mengatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai hal ini berkat kerja keras semua pihak di Lanny Jaya.
Dijelaskan bahwa opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD.
” Untuk itu BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya Lanny Jaya dan saya Petrus Wakerkwa yang menerimah langsung ini adalah WTP yang keempat kalinya,” kata Bupati Senin,(16/5) lalu.
Dikatakan Petrus hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Lanny Jaya.
Petrus mengatakan bahwa pencapaian ini tentu tidak terlepas dari usaha dan kerja keras dari seluruh ASN dan opd yang ada di Kabupaten sehingga diharapkan opini WTP dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Diharapkan pencapaian opini WTP ini bisa berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya,”ujar Wakerkwa (oel/wen)
Kepala Kampung Warembori, Steven Samber, meminta Pemerintah Provinsi Papua melanjutkan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai peristiwa tersebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia…
Upaya pencarian terhadap korban yang hanyut di Kali Uwe beberapa waktu lalu belum usai. Di…
Menyikapi krisis kemanusiaan ini, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya bergerak cepat mengambil peran ganda tidak hanya…
Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara tegas menyatakan penghentian rencana pembangunan Dermaga…
Salah satu sanksi yang berat, yakni menghukum Persipura tanpa penonton dalam laga kandang selama satu…