Fokus Bahas Pelayanan Kesehatan Bagi OAP

JAYAPURA-Usai melakukan serahterima jabatan, Senin (15/3) kemarin, Sekda Provinsi Papua,  Dance Yulian Flassy, SE., M.Si., mulai melakukan beberapa aktivitasnya di kantor Gubernur Papua, Selasa (16/3). 

Salah satu kegiatan yang dilakukan Sekda Dance Flassy, kemarin yaitu menggelar rapat kerja dengan berbagai dinas-dinas terkait di Pemerintah Provinsi Papua.

Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy menjelaskan, rapat yang dilakukan merupakan bentuk dari membangun koordinasi dengan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Papua.

“Dalam rapat yang kami lakukan dengan dinas-dinas terkait kami membahas tentang pengoptimalan BPJS Kesehatan di Papua,” jelas Sekda Dance Flassy kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/3) kemarin.

Diakuinya, yang mana pelayanan kesehatan bagi OAP ini juga merupakan harapan dari Gubernur Papua, yaitu mengedepankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Papua.

“Tahun anggaran 2021, kita dialokasikan dana dari otonomi khusus sebesar Rp 43 miliar untuk pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua di 29 kabupaten/kota,” bebernya. 

Pihaknya juga sedang melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, terkait formula-formula yang harus disiapkan untuk dana Rp 43 Miliar yang telah diarahkan dari Gubernur Papua untuk membantu masyarakat di Papua.

“Formula ini akan kami bahas besok, dengan melibatkan orang BPJS Kesehatan langsung, serta membahas program kesehatan bagi masyarakat Papua,” terangnya.

Dirinya juga berharap pembahasan ini harus berdasarkan regulasi agar dana yang turun nantinya tidak terjadi kesalahan dan sebagainya.

“Saya mau segela sesuatu harus berdasarkan regulasi-regulasi yang baik, agar kedepannya masyarakat Papua datang bisa langsung di obati,” tambahnya.

Sekda Dance Flassy tak ingin nantinya ada masyarakat yang tidak memiliki KTP,  tidak dilayani dan bahkan disuruh pulang. Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan kedepan di setiap rumah sakit harus ada pelayanan Dukcapil maupun BPJS Kesehatan. Sehingga OAP yang ingin berobat dan tidak memiliki kelengkapn data diri baik KTP maupun KK bisa langsung dilayani.

“Bukan hanya KTP dan KK tetapi juga bisa mendapatkan BPJS langsung sehingga permasalahan mereka bisa segera dilayani, dan OAP tidak dipersulit lagi,” tegasnya.

Diharapkan juga kedepan seluruh rumah sakit yang ada di Papua terdapat pelayanan Dukcapil dan BPJS Kesehatan. “Hal ini akan kita upayakan,” tutupnya. (ana/nat)