Ikut RDT, Pejabat Pemprov Dinyatakan Negatif Covid-19

JAYAPURA-Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melakukan Rapid Diagnotic Test (RDT) di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (14/4) lalu.

 RDT dilakukan terhadap Penjabat Sekda Papua, para Asisten Sekda Papua, kepala Organisasi Perangkat Daerah (ODP), staf Ahli Gubernur, serta pejabat Fungsional Analis Kebijakan Publik yang semuanya berjumlah 46 orang.

Diketahui bahwa dari 46 orang yang diambil sampel darahnya dalam RDT oleh tim medis Dinas Kesehatan Provinsi Papua, semuanya mendapatkan hasil negatif Covid-19.

“Hal tersebut sangat melegahkan bagi semua karena kita memiliki tugas yang sangat strategis, termasuk banyak melakukan kegiatan yang sifatnya pertemuan langsung dalam bentuk terbatas/banyak dan kegiatan lapangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat bertemu dengan banyak orang maupun tempat. Kegiatan ini adalah bagian preventif untuk mengendalikan Covid 19 yang semakin hari semakin merata penyebarannya di Papua,” ungkap Penjabat Sekda Papua, Ridwan Rumasukun, dalam press release Pemprov Papua, Selasa (14/4) lalu.

Pj Sekda Rumasukun menyebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berketatapan bahwa menyelematkan semua orang yang ada di Papua dari penyebaran infeksi Covid-19 adalah misi yang paling utama saat ini.

“Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kerja bersama dari semua lapisan melalui segala kewenangan yang dimilikinya termasuk dalam hal ini media. Mari kita bersama lawan Covid dari Bumi Cendrawasih,” pungkasnya. 

Secara terpisah Juru Bicara Satgas Covid 19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG (K) menyampaikan bahwa plot anggaran dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Papua oleh Satgas Covid-19 Provinsi Papua, telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.

Anggaran yang disetujui menurutnya, sebesar Rp 140 miliar dianggarkan untuk jaring pengaman sosial. Kemudian, Rp 75 miliar dianggarkan untuk dampak ekonomi, dan Rp 72 miliar untuk persoalan kesehatan.

“Ini sudah di-acc oleh TAPD Provinsi Papua. Ini yang kita siapkan saat ini. Apakah anggaran ini akan berubah, kemungkinan besar tergantung dari situasi di lapangan,” terang dr. Silwanus Sumule, kepada wartawan, Rabu (15/4) kemarin.

Ditanya sumber anggaran, dr. Sumule menjelaskan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Papua hasil relokasi anggaran.

“Anggaran ini dari APBD. Kita lakukan relocation dan refocusing APBD Pemprov Papua. Dananya sudah ada, namun prosesnya sementara berjalan. Namun, kita sebenarnya sudah jalan dengan menggunakan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 25 miliar. Sebab, kalau tidak ada anggaran, bagaimana kita bisa berjalan saat ini, termasuk membeli alat Rapid Diagnostic Test (RDT) maupun hal lainnya dalam penanganan Covid 19 di Papua,” pungkasnya. (gr/nat)