KPK Cegah Gubernur Papua ke Luar Negeri
Massa pendukung Gubernur Lukas Enembe ketika memblokade Jalan Perkutut Kotaraja persis di samping Mako Brimob Polda Papua, Kotaraja, Senin (12/9). Massa menuntut KPK tidak mengkriminalisasi gubernur dari penetapan tersangka kasus gratifikasi. (Gamel Cepos)
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri. Orang nomor satu di Provinsi Papua itu dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
“Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe dari KPK,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya, Senin (12/9).
Nyoman mengatakan pencegahan untuk Lukas berlaku mulai 7 September-7 Maret 2023. Nyoman tidak bisa memerinci lebih lanjut alasan KPK mencegah Lukas ke luar negeri. “Yang bersangkutan (Lukas) dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku,” ujar Nyoman.
Nama Lukas kini sudah masuk ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Karena itu, Lukas tidak bisa pergi ke luar negeri melalui bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas seluruh Indonesia.
Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait perkara dan alasan mencegah Lukas. Lembaga antirasuah baru membeberkan alasannya setelah seluruh penanganan perkara dinyatakan lengkap. (jawapos)
Recent Posts
Seorang Sopir Maxim Dibekuk Terciduk Jual Puluhan Amunisi
Pelaku yang berprofesi sebagai sopir transportasi online (Maxim) ditangkap di Jalan Manokwari, tepatnya di samping…
Kasus Pembakaran Anak di Sentani Harus Tuntas
Selain penegakan hukum, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan anak dan pola pengasuhan dalam keluarga…
Tujuh Jadi Tersangka Pembunuhan Pilot AMA
Ketujuh tersangka masing-masing berinisial MB, AB (23), LS (26), DA, NS, KB, dan SP. Seluruhnya…
Lapangan Terbang Rawan Mulai Didata
Langkah ini diambil sebagai respons cepat pasca-insiden pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA)…
Masyarakat Berhak Tahu Kemana Dana Cadangan Papua Mengalir
Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Yakobus…
Cafe dan Resto di Holtekamp Jadi Sumber Pajak Menjanjikan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Rory Cony Huwae, mengatakan penyumbang terbesar penerimaan pajak…