Dikhawatirkan Deadlock Sampai 2024

Soal Tarik Ulur Kursi Wagub yang Kosong 

JAYAPURA – Pekan Olahraga Nasional (PON) sempat menyita proses seleksi atau keluarnya dua nama bakal calon gubernur Papua. Namun PON  telah usai dan hingga kini public belum juga disajikan siapa sosok nama yang akan diajukan dari buah tangan koalisi partai. 

 Bahkan ada yang menilai bahwa  besar kemungkinan Papua baru  memiliki wagub di tahun 2022 nanti. Informasi soal sampai dimana proses penggodokan nama Cawagub juga  terasa hening sehingga masyarakat  hanya bisa meraba –  raba soal proses tersebut. “Sebenarnya bukan rugi atau tidak rugi  sebab ini kembali ke proses awal dimana pasangan ini diusung dan dari situ  nama pengganti wakil gubernur akan muncul. Jadi kembali ke tim koalisi saat mengusung di awal lalu,” kata salah satu akademisi Uncen, Dr Melyana Pugu melalui ponselnya, Rabu (10/11).

 Ia menyampaikan bahwa sesuai aturan nantinya nama – nama yang diusulkan muncul dari partai pengusung dan disepakati bersama siapa yang bakal disetujui. Meski demikian akan menjadi sulit ketika masing – masing partai tetap bertahan dengan calonnya masing – masing karenanya diyakini dalam proses ini nantinya akan lahir dil – dil politik antar partai pengusung agar nama calon bisa segera disahkan.

  Dari informasi terakhir yang beredar, Partai Demokrat mengusung dua nama yakni Yunus Wonda dan Kenius Kogoya sedangkan Partai Golkar mengusung nama Paulus Waterpauw. Nah Yunus dan Kenius sendiri disebut – sebut mendapat restu dari gubernur untuk maju sedangkan partai Paulus Waterpauw mendapat dukungan dari Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.

 “Tapi siapapun nama orang yang muncul ia memiliki kewajiban membantu tugas – tugas gubernur,” imbuhnya. Sementara akademisi lainnya, Marinus Yaung berpendapat bahwa jika kursi Wagub ingin lancar dan tanpa kegaduhan   maka apa yang menjadi pilihan gubernur Lukas Enembe perlu dicermati. 

 Pasalnya jika yang terpilih bukanlah sosok yang diusulkan gubernur Enembe maka nasibnya diprediksi akan sama seperti Sekda, Dance Flassy. “Saya melihat Mendagri, Tito Carnavian terlalu lemah dalam posisi tawarnya dihadapan gubernur. Saya Cuma khawatir ini akan deadlock dan akhirnya sampai di tahun 2024 dan pendapat saya jika Jakarta ingin Papua aman dan kondusif maka Jakarta perlu mendukung apa yang menjadi pilihan gubernur,” imbuhnya.

 Sementara mantan Rektor Uncen, Prof Dr Batlazar Kambuaya menyampaikan bahwa sebaiknya proses pemilihan wagub ini dipecepat agar ada wakil gubernur sesuai dengan struktur dan ketentuan yang berlaku. “Wakil harus ada segera untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Masih ada waktu dan kami berharap itu bisa segera direalisasikan,” imbuhnya. (ade/wen)