Terkait Lahan Pembangunan Kantor Gubernur PP, Wamendagri Sebut Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Sudah Bersepakat dan Menyerahkan
JAYAPURA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin pimpin rapat koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), di lantai 4 Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10).
Wapres yang juga Ketua BP3OKP menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana di empat wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
“Pertemuan tersebut juga sekaligus menerima laporan masalah atau hambatan yang dihadapi pemerintah daerah setempat,” kata Wapres dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Selain itu lanjut Ma’ruf Amin, pertemuan ini juga untuk mengefektifkan roda pemerintahan di empat wilayah DOB. Termasuk mengenai peningkatan kualitas pendidikan melalui pengangkatan guru-guru.
“Harapan kami, berbagai masalah yang dilaporkan dapat diatasi dengan baik. Jika ada kesulitan, kita akan cari solusinya bersama-sama,” ucapnya.
Sementara itu, disinggung soal pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang bermasalah disebabkan adanya aksi penolakan dari masyarakat adat setempat, Wapres menyampaikan semuanya sudah beres.
“Dalam pertemuan, laporan Pj Gubernur tidak ada masalah, semuanya sudah beres,” kata Wapres.
Terkait dengan hal itu, Wamendagri John Wempi menyampaikan, terkait dengan lahan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, pada prinsipnya masyarakat pemilik hak ulayat sudah bersepakat dan menyerahkan.
“Malah mereka meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan proses pembayaran, karena mereka hanya ingin agar kedepannya Pemerintah memerhatikan para sarjana lulusan dari anak anak mereka. Ketika proses pembangunan DOB berjalan, mereka ini diperhatikan dan komitmen itu sudah dilakukan dan telah ditandatagani di notaris,” kata Wamendagri dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Wapres menyebut dari laporan yang disampaikan, semuanya sudah disiapkan. Termasuk masalah teknis keamanan, penyelenggaraan, pembiayaan dan lainnya.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menyampaikan, persiapan Pemilu tahun 2024. Pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan dan lainnya.
“Kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, bahkan Safari yang dilakukan dari Polda dan Institusi keamanan lainnya di empat wilayah DOB dimulai dari Papua Tengah,” kata Ribka.
Terkait dengan pembiayaan dan lainnya, Ribka mengaku terus dilakukan sosialisais kepada masyarakat.
“Saya pikir ini ageda negara, wajib dan harus kita laksanakan. Sehingga potensi petensi konflik bisa kita atasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat yang juga Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-tanah Papua, Paulus Waterpauw menyampaikan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada Wapres saat pertemuan kemarin.
“Sekarang kita sudah 6 provinsi dan dibentuk asosiasi yang sebagai kelembagaan bisa mewakili aspirasi dari daerah masing masing yang kita bawah dalam 1 paket,” kata mantan Kapolda Papua ini.
Selain itu kata Waterpauw, kita siap melaksanakan program terpusat dari pemerintah. Terlebih Presiden Jokowi sudah menyampaikan terkat dengan penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim dan percepatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
“Termasuk kita menjaga situasi kondisi dalam hal penanganan yang terkendali dalam rangka menghadapi Pemilukada,” terangnya.
Dikatakan Waterpauw, Presiden juga mengingatkan untuk melakukan sinergitas dan penekanan ini khusus kepada 4 DOB. Sebab, empat wilayah ini masing masing belum lengkap infrastruturnya.
“Sehingga diharapkan apa yang menjadi kendala kendala daripada Gubernur di empat wilayah DOB ini bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, melakukan kunjungan kerja selama 4 hari (9 – 12 Oktober) di Provinsi Papua. Di hari pertamanya bekerja, Wapres fokuskan kegiatan di kantor Gubernur Papua diantaranya Rapat Koordinasi dengan para Penjabat Gubernur Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Selain itu, Wapres juga bertemu dengan para pegiat HAM dan tokoh agama membahas isu HAM di Papua serta pertemuan dengan para asosiasi pengusaha Papua.
Di sela kunjungan kerjanya, Wapres didampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun berbincang santai dalam ruang kerja Gubernur Papua.
Wapres bahkan memuji kemegahan kantor Gubernur Papua yang berlokasi di Dok II, Distrik Jayapura Utara itu.
“Ini luarbiasa sekali gedungnya megah, lihat pemandangan lautnya bikin jadi betah di kantor,” kata Wapres.
Dalam kunjungan kerja ke Papua, Wapres didampingi beberapa menteri, selain itu ada beberapa Dirjen dan Kepala Lembaga. Rabu (10/10) hari ini, Wapres diagendakan akan menyambangi Papua Youth Cretive Hub (PYCH) dilanjutkan Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Sentani. (fia/wen)